MAKASSAR—Menyikapi hasil rapat mengenai adanya kerusakan disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang di kabupaten Gowa karena aktivitas tambang ilegal, Kadishut akan segera melakukan tindakan.
Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sulsel Andi Parenrengi mengaku, adanya indikasi tambang ilegal yang disampaikan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi lansung di respon cepat dengan membentuk tim dan akan segera turun kelokasi.
“Jadi rapat kemarin terkait upaya pencegahan pengendalian lingkungan di daerah das jeneberang, Balai Gakkum KLHK Wilayah sulawesi menemukan ada indikasi kegiatan tambang ilegal yang merusak wilayah das tersebut, sehingga sepakat untuk membentuk tim dan segera turun ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan,” ungkapnya, Selasa (12/10/2021).
Dikatakan, tim ini didalamnya ada dari berbagai unsur mulai kepolisian,kejaksaan, balai besar sungai, balai Gakkum klhk serta Opd terkait lainnya.
“Pada prinsipnya penambang yang ada disana sudah ada yang memiliki izin, makanya ini tetap akan kita tindak lanjuti dengan turun kelapangan dengan melakukan penertiban dan pencegahan,” sebutnya.
Mantan Kepala Dinas Perkebunan sulsel ini menegaskan, apabila dari peninjauan dilapangan ditemukan penambang yang ilegal maka akan dilakukan penindakan.
“Kalau ada yang memiliki izin tambang tapi tidak sesuai cara kerjanya maka baiknya di edukasi agar tidak ada dampak negatifnya, kemudian kalau ada yang menyalahi aturan atau tidak memiliki izin maka dilakukan penegakan, nanti menjurus siapa apakah permasalahannya dinas esdm, kepolisian, kejaksaan, serta lainnya semua sesuai hasil kunjungan lapangan nanti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, mengaku menemukan multi kejahatan di wilayah Tambang Jeneberang Kabupaten Gowa. Hal tersebut mengakibatkan hancurnya sungai Jeneberang.
“Hancurnya sungai itu disebabkan masalah tambang, saya kira bisa dilihat bahwa ada multi dimensi faktor dan multi pelaku, multi kejahatan. Kenapa disebut kejahatan? Karena ada beberapa kerugian di sepanjang sungai Jeneberang,” beber Dodi Kurniawan.
Sedikitnya, ada 24 tambang di sepanjang sungai Jeneberang yang belum memiliki rekomendasi dari pihak terkait. Selain itu, ada juga dugaan pungli pajak kendaraan yang keluar masuk.
“Contoh disana ada pajak. Nah siapa yang menikmati pajak yang ada di sana setiap hari dan terjadi pungli. Atau ini masuk di Pemerintah Gowa atau memang ada pihak yang diuntungkan disana,” tegasnya. (*)
