SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta • Rencana Pembangunan Yon TP di Gunungkidul, TNI AD Tekankan Manfaat bagi Masyarakat • Mentan Amran Bongkar Dugaan Mafia Alsintan di Sulsel, 85 Traktor Ditelusuri • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta • Rencana Pembangunan Yon TP di Gunungkidul, TNI AD Tekankan Manfaat bagi Masyarakat • Mentan Amran Bongkar Dugaan Mafia Alsintan di Sulsel, 85 Traktor Ditelusuri • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor •
Makassar

Andi Suhada Nilai Perda Anak Jalanan Perlu Direvisi

1881
×

Andi Suhada Nilai Perda Anak Jalanan Perlu Direvisi

Sebarkan artikel ini
Andi Suhada Nilai Perda Anak Jalanan Perlu Direvisi
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile menilai Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, terbuka untuk dilakukan revisi terutama untuk mengubah sanksinya agar lebih memiliki efek jera.

MAKASSAR—Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile menilai Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, terbuka untuk dilakukan revisi terutama untuk mengubah sanksinya agar lebih memiliki efek jera.

Hal itu disampaikan Politisi PDIP ini saat dimintai komentar terkait maraknya pemandangan anak-anak kecil yang mengemis dan atau mengamen di sejumlah titik di Kota Makassar.

“Kalau soal solusinya itu kami sudah ada Perda tentang anak jalanan cuma memang sanksinya yang tidak terlalu ditekankan di situ, sehingga barang ini ada terus,” tutur Andi Suhada.

Menurutnya Pemerintah Kota kesulitan dalam mengatasi maraknya anak jalanan karena ketika ditertibkan, beberapa waktu kemudian, mereka datang kembali.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota untuk menertibkan, sudah turun ke jalan cuman ketika petugas tidak berada di tempat itu mereka datang lagi buat lagi seperti itu,” sesalnya.

DPRD Kota Makassar menurut Andi Suhada sesuai hasil koordinasi dengan pihak Dinas Sosial (Dinsos) telah banyak yang dilakukan pembinaan, namun banyak diantara mereka setelah dilakukan pembinaan kembali lagi turun ke jalanan.

Olehnya itu menurut Andi Suhada Sanksi yang diatur dalam Perda harus dipertegas lagi, sehingga aka nada efek jera bagi penerimanya. (*)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com