MAKASSAR—Ratusan Pedagang Kaki Lima (PK5) Anjungan Losari bersama Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) lakukan aksi di Gedung DPRD Makassar menolak kebijakan relokasi PK5 yang dilakukan Kepala UPTD Pantai Losari, Kamis (02/03/2023).
Demontrasi dilakukan dengan menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mengembalikan lokasi pedagang yang semula, membuka portal akses masuk pantai losari, meniadakan parkir berbayar pantai losari.
Ketua Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) Wahida dalam aspirasinya mengungkapkan, pihaknya menolak sejumlah kebijakan Kepala UPTD Pantai Losari terhadap PK5 yang direlokasi ditempatkan bersama dengan lahan parkir sehingga membuat PK5 diduga sepi pengunjung.
“Masalah yang ada sekarang kami PK5 disatukan dengan parkiran sehingga menumpuk disatu tempat, ditambah lagi ada portal yang tertutup jadi itu teman-teman susah untuk dapat pembeli. Sekarang juga sudah berbayar parkirnya, sementara sudah diatur walikota untuk tidak berbayar,” ungkap Wahida.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Makassar H. Muchlis Misbah mengatakan dirinya secara langsung menghubungi pihak Dinas Pariwisata, dan UPTD Anjungan Losari untuk melakukan mediasi guna mencapai solusi terbaik.
“Kami telah menerima demontrasi PK5 dan menggaransi untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat guna menemukan solusi tebaik bersama Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala UPTD Anjungan Losari diagendakan besok (03/02/2023),” tegasnya.
Senada dengan beliau, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar Hamzah Hamid, mengaku turut merasakan kesedihan para pedagang yang tak bisa berjualan. Untuk itu, setelah melakukan telepon langsung kepada pihak terkait, akan melakukan RDP tanpa menunggu waktu yang lama. (*)
