OPINI—Tahun ini, rakyat kembali merayakan pesta demokrasi melalui Pilkada serentak pada 27 November 2024. Namun, di balik persiapannya, berbagai kekisruhan terus bermunculan di sejumlah daerah, memunculkan berbagai praktik politik yang merugikan rakyat, termasuk mobilisasi Kepala Desa (Kades), politik uang, konflik masyarakat, hingga manipulasi religius.
Pilkada Jawa Tengah 2024 misalnya, tercoreng oleh dugaan mobilisasi Kades demi memenangkan salah satu pasangan calon. Praktik ini diduga terjadi secara masif dalam beberapa pekan terakhir.
Misalnya, pada 23 Oktober 2024, puluhan Kades dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah berkumpul secara tertutup di sebuah hotel bintang lima di Kota Semarang, diikuti pertemuan serupa oleh Kades lain dalam rangka dukungan terhadap kandidat tertentu.
Di sisi lain, Bawaslu Kalimantan Tengah mengingatkan masyarakat agar menjauhi politik uang yang sering terjadi menjelang pemilihan.
Berdasarkan data KPK 2019, 72 persen pemilih pernah menerima politik uang karena faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Seruan serupa juga digaungkan oleh Bawaslu Kabupaten Mesuji, Lampung, yang menyoroti adanya calon bupati yang menjanjikan pemilih masuk surga.
Tidak berhenti di situ, baru-baru ini juga viral tangkapan layar WhatsApp Group anggota DPRD Mamuju, Sulawesi Barat, yang mengaitkan dukungan calon dengan kelulusan seleksi PPPK, mengisyaratkan bahwa dukungan politik dapat menentukan masa depan pelamar.
Demokrasi, Kekuasaan, dan Janji yang Dilupakan
Faktanya, rakyat sering kali menjadi korban dari sistem demokrasi yang memungkinkan berbagai manipulasi dalam rangka meraih kekuasaan. Perpecahan dan konflik horizontal terjadi di antara masyarakat yang berbeda pilihan politik.
Tragisnya, setelah pesta demokrasi selesai, janji-janji politik sering terlupakan, dan harapan rakyat atas kesejahteraan kerap hanya menjadi omong kosong belaka.
Sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia membuka ruang bagi perilaku politik yang berpusat pada kekuasaan pribadi dan kelompok.
Politik balas budi yang menguntungkan para oligarki menjadi tak terhindarkan, karena biaya besar yang digelontorkan oleh pemilik modal, yang kemudian mengharuskan pejabat terpilih berpihak kepada mereka daripada kepada rakyat.
Tinjauan Islam terhadap Sistem Kepemimpinan
Berbeda dengan sistem demokrasi, Islam menetapkan bahwa kedaulatan ada di tangan syariat. Dalam Islam, politik adalah tentang pengurusan umat (ri’ayah su’unil ummah), baik dalam maupun luar negeri.
Islam memandang bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Dalam sistem politik Islam, kepala daerah ditunjuk oleh Khalifah sesuai kapabilitas dan integritas, sehingga tidak membutuhkan biaya besar sebagaimana dalam pemilihan umum.
Khalifah memilih individu yang amanah dan bertanggung jawab, karena jabatan kepemimpinan dalam Islam bukanlah sarana untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompok.
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang diamanahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga” (HR Bukhari dan Muslim).
Sistem kepemimpinan yang berlandaskan syariat ini bertujuan memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan asas yang jelas, yang meminimalisir penyimpangan dan korupsi politik.
Kekisruhan yang berulang setiap Pilkada adalah bukti bahwa sistem demokrasi kerap menjadikan rakyat sebagai korban kepentingan politik elit. Janji-janji kosong yang hanya menguntungkan oligarki membuktikan kelemahan sistem ini.
Pemikiran Islam yang berlandaskan syariat memberi jalan bagi pemimpin yang amanah dan adil dalam mengurus rakyat, yang senantiasa berorientasi pada kesejahteraan umat dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. (*)
Penulis: Hadira (Praktisi Pendidikan)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
