BULUKUMBA—Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Aula Same Resort, Bulukumba, Senin, 18 November 2024.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan untuk mengantisipasi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Dalam HLM, Prof. Zudan menekankan pentingnya neraca pangan untuk memantau stabilitas pasokan serta memperkuat kerja sama antar daerah (KAD).
Ia juga mengusulkan peningkatan Gerakan Pangan Murah dan pengembangan Mini Distribution Center (MDC) di delapan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel, termasuk Makassar, Parepare, dan Bulukumba.
“Perlu ada kebijakan subsidi di tingkat kabupaten/kota bila diperlukan. Selain itu, closed loop hortikultura harus didorong untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan,” ujar Prof. Zudan.
Pj Gubernur juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan maskapai untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tiket pesawat menjelang Nataru.
Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan (month to month) pada Oktober 2024 tercatat sebesar 0,15%, dengan inflasi tahunan (year on year) mencapai 1,53%.
Dari Januari hingga Oktober 2024, inflasi tahun kalender (year to date) berada di angka 0,68%. Komoditas seperti beras, bawang merah, dan produk perikanan menjadi penyumbang utama fluktuasi inflasi di Sulsel.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengapresiasi langkah-langkah strategis yang diambil Prof. Zudan. Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan menyeluruh mulai dari sisi hulu hingga hilir, seperti:
- Pengendalian inflasi hulu: Digitalisasi pertanian dan penguatan sistem closed loop.
- Pengendalian inflasi di sisi antara: Efisiensi distribusi melalui program SIPEPPA dengan melibatkan asosiasi ritel di wilayah Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep.
- Pengendalian hilir: Pengembangan MDC di setiap kota IHK untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.
Dari HLM ini, empat poin utama disepakati untuk menjadi fokus pengendalian inflasi jelang Nataru:
- Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pada komoditas utama penyumbang inflasi.
- Mempercepat pembentukan closed loop hortikultura.
- Perluasan MDC di kota IHK yang belum menerapkan.
- Koordinasi TPID dengan maskapai penerbangan untuk mencegah lonjakan harga tiket.
“Dukungan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam pengendalian inflasi yang efektif,” tutup Rizki.
HLM TPID Sulsel ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama menjelang perayaan akhir tahun. (*/4dv)
