OPINI—Pilkada serentak 2024 baru saja usai. Seperti biasa, rangkaian prosesnya melibatkan lobi-lobi politik, kampanye panjang, hingga berbagai isu seperti politik uang dan netralitas ASN dan Polri. Spanduk peringatan yang bertebaran di tempat umum seolah menggarisbawahi satu hal: kekisruhan adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Pemimpin boleh berganti, tetapi akar permasalahannya tetap sama.
Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk dalam lima besar provinsi dengan indeks kerawanan Pilkada tertinggi pada 2024. (rakyatsulsel.fajar.co.id, 09-11-2024).
Aprianti Marwah, Tenaga Ahli Bidang Pencegahan, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu RI, menegaskan bahwa pengawasan terhadap Pilkada di zona merah memerlukan kerja sama antara Bawaslu, Mendagri, dan kepolisian. Ia berharap gesekan politik yang terjadi dapat diminimalkan oleh berbagai pihak.
Namun, harapan tinggal harapan. Demokrasi selalu membawa potensi konflik, terutama dalam kontestasi politik lokal yang penuh kepentingan.
Demokrasi: Biang Kekisruhan
Pilkada adalah siklus lima tahunan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Di atas kertas, tujuannya adalah memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Namun, kenyataannya, Pilkada sering kali diwarnai dengan intrik, konflik, dan kekisruhan, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.
Pertanyaan yang muncul: Mengapa situasi ini terus berulang? Bukankah negara ini sudah kaya akan intelektual dan politisi handal? Apakah ini murni soal individu atau ada masalah sistemik yang lebih mendalam?
Faktanya, akar masalah ini terletak pada sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi berdiri di atas asas sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Dalam kerangka ini, agama dianggap hanya relevan dalam urusan ibadah pribadi, seperti sholat atau puasa, sementara urusan publik—seperti politik, ekonomi, dan sosial—sepenuhnya tunduk pada logika manusia yang terbatas.
Saat sekularisme berkolaborasi dengan kapitalisme, hasilnya adalah politik transaksional. Pemimpin yang terpilih sering kali lebih loyal kepada para pemilik modal yang mendanai kampanyenya dibanding kepada rakyat. Biaya politik yang mahal menjadi pintu masuk bagi korupsi, suap, dan regulasi yang hanya menguntungkan elite. Rakyat kecil hanya dipandang sebagai alat untuk memenangkan pemilu, tetapi diabaikan begitu pesta demokrasi usai.
Sistem yang Menyejahterakan Rakyat
Rusaknya proses pemilihan dalam demokrasi menuntun kita pada pertanyaan penting: apakah ada sistem yang benar-benar pro-rakyat? Jawabannya ada, yaitu sistem Islam.
Sejarah mencatat bahwa selama 1300 tahun penerapan syariat Islam secara menyeluruh, berbagai wilayah di dunia—termasuk Andalusia (Spanyol)—mencapai kesejahteraan luar biasa. Dalam sistem ini, pemilihan pemimpin didasarkan pada ketakwaan dan kompetensi, bukan popularitas atau uang. Tidak ada politik uang, konflik horizontal, atau manipulasi regulasi seperti yang kita saksikan dalam demokrasi modern.
Birokrasi dalam Islam berjalan sederhana, efisien, dan transparan. Pemimpin sadar bahwa tanggung jawabnya tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah Swt. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pilkada dalam demokrasi selalu berpotensi memicu kekisruhan karena asas sistemnya yang sekuler dan kapitalistik. Pergantian pemimpin tidak akan membawa perubahan signifikan selama akar masalahnya tidak diatasi.
Sebaliknya, Islam menawarkan sistem politik yang terbukti membawa kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Saatnya umat mempertimbangkan kembali aturan yang telah terbukti menghasilkan keadilan dan kemakmuran. Dengan mengikuti aturan Sang Pencipta, kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat bukanlah mimpi, melainkan sebuah keniscayaan. (*)
Wallahualam bisshawab.
Penulis: Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T. (Dosen dan Pemerhati Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
