MAKASSAR—Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memuji langkah cepat Pemkot Makassar dalam menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah. Koordinasi antara BPBD, Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi, hingga Kementerian Sosial harus berjalan optimal dalam membantu masyarakat terdampak.
Hal ini disampaikan Prof Zudan saat mengunjungi lokasi pengungsian di Taman Pendidikan Al-Qur’an Jabal Nur dan Kantor Lurah Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (21/12/2024).
“Alhamdulillah, Pemkot Makassar sudah bergerak dengan sangat baik. BPBD dan Dinas Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Sosial. Bahkan, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Masryani Mansyur, hadir langsung di lapangan untuk memastikan dukungan bagi warga,” ujar Prof. Zudan
Dalam kesempatan itu, Prof. Zudan meminta seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan untuk tetap siaga menghadapi ancaman cuaca ekstrem.
Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing selama masa darurat guna memastikan perlindungan dan keselamatan warganya.
“Kepala daerah harus ada bersama masyarakatnya, memastikan langkah penyelamatan dan penanganan sesuai kebutuhan,” katanya.
Cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi menimbulkan bencana lebih luas. Prof. Zudan menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan warga dan memastikan semua proses evakuasi berjalan aman.
“Keselamatan warga adalah yang paling utama. Pahami peta bencana, dan pastikan langkah evakuasi dilakukan dengan baik,” tegasnya.
Di lokasi pengungsian, Kepala BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, memastikan kesiapan pihaknya dalam menghadapi situasi darurat. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi terus diperkuat untuk memastikan evakuasi berjalan lancar sesuai arahan gubernur.
“Kesiapsiagaan menjadi prioritas utama kami. Evakuasi warga dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Achmad juga menyoroti pentingnya asesmen yang akurat untuk mendukung penyaluran bantuan. Menurutnya, data yang valid sangat diperlukan agar intervensi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar dan pemerintah provinsi tepat sasaran.
“Kami memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian,” jelasnya. (*/4dv)
