🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Segenap keluarga besar Mediasulsel.com mengucapkan Selamat Memperingati 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. 🇮🇩 Mari menjaga persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan bersama mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka! 🇮🇩🎓 Universitas Dipa Makassar Menerima Mahasiswa Baru 2026/2027 • Program Studi Terakreditasi Unggul dan Baik Sekali • Tersedia Kelas Reguler dan Kelas Pekerja • Potongan Uang Pangkal 50% Hingga 30 Juni 2026 • Kuliah Perdana 14 September 2026 • 🌐 Daftar Sekarang di admisi.undipa.ac.id • ☎️ Info: 0812-2822-1994 / 0821-9061-6844 • 🏛️ Universitas Dipa Makassar, Kampus Digital untuk Masa Depan •Pesan Paris Yasir untuk Aspa Muji Usai Dilantik Jadi Sekda JenepontoAntrean BBM Mengular: Bukti Negara Gagal Mengurus RakyatAspa Muji Resmi Dilantik Jadi Sekda Jeneponto oleh Bupati Paris YasirPengunjung Nipah Mall Makassar Panik! Api Lahap Lantai 3-4, 30 Mobil Damkar DikerahkanPelucutan Senjata Hamas, Siasat AS dan Zionis Israel Melalui BoP untuk Melemahkan PalestinaJalan Antang Raya Mulai Padat, Polsek Manggala Siagakan Personel🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Segenap keluarga besar Mediasulsel.com mengucapkan Selamat Memperingati 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. 🇮🇩 Mari menjaga persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan bersama mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka! 🇮🇩🎓 Universitas Dipa Makassar Menerima Mahasiswa Baru 2026/2027 • Program Studi Terakreditasi Unggul dan Baik Sekali • Tersedia Kelas Reguler dan Kelas Pekerja • Potongan Uang Pangkal 50% Hingga 30 Juni 2026 • Kuliah Perdana 14 September 2026 • 🌐 Daftar Sekarang di admisi.undipa.ac.id • ☎️ Info: 0812-2822-1994 / 0821-9061-6844 • 🏛️ Universitas Dipa Makassar, Kampus Digital untuk Masa Depan •Pesan Paris Yasir untuk Aspa Muji Usai Dilantik Jadi Sekda JenepontoAntrean BBM Mengular: Bukti Negara Gagal Mengurus RakyatAspa Muji Resmi Dilantik Jadi Sekda Jeneponto oleh Bupati Paris YasirPengunjung Nipah Mall Makassar Panik! Api Lahap Lantai 3-4, 30 Mobil Damkar DikerahkanPelucutan Senjata Hamas, Siasat AS dan Zionis Israel Melalui BoP untuk Melemahkan PalestinaJalan Antang Raya Mulai Padat, Polsek Manggala Siagakan Personel
Internasional

Ratusan Umat Budha Myanmar Protes Rencana Kewarganegaraan bagi Rohingya

374
×

Ratusan Umat Budha Myanmar Protes Rencana Kewarganegaraan bagi Rohingya

Sebarkan artikel ini

MEDIASULSEL.com – Ratusan umat Budha garis keras di negara bagian yang dikoyak konflik agama di Myanmar hari Minggu (19/3) memprotes rencana pemerintah untuk memberi kewarganegaraan bagi minoritas Muslim Rohingya yang tertindas.

Partai Nasional Arakan yang dominan dan kelompok umat Budha, Rakhine memimpin demonstrasi itu di Sittwe, ibukota negara bagian di mana Muslim Rohingya tinggal sebelum aksi kekerasan tahun 2012 yang memaksa mereka melarikan diri dari rumah mereka.

Rakhine adalah salah satu negara bagian yang termiskin di Myanmar dan merupakan tempat tinggal bagi sekitar satu juta warga Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Banyak umat Budha dan warga Rakhine dan di seluruh Myanmar mengangap Rohingya sebagai migran gelap dari negara tetangga Bangladesh meskipun orang Rohingya sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

Ratusan orang warga etnis Rohingya dibunuh dan puluhan ribu lainnya diusir dari rumah mereka ke kamp yang kumuh setelah kekerasan pecah pada tahun 2012.

Demonstrasi itu terjadi tiga hari setelah Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan, meminta pemerintah Myanmar untuk mempertimbangkan program yang gagal untuk memverifikasi Muslim Rohingya mendapat kewarga negaraan dan mencabut larangan-larangan mengenai pergerakan bebas.

Pemerintah sipil baru yang dipimpin Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, menyambut baik usul yang dibuat oleh Komisi Penasehat Rakhine dan mengatakan sebagian besar rekomendasi tersebut akan “segera diberlakukan”.

Pemerintah Myanmar menarik apa yang diistilahkan sebagai kartu putih dari Muslim Rohingya dua tahun lalu dan membatalkan kewarganegaraan mereka berdasarkan UU tahun 1982. (voa/4ld)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com