MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan menggelar rapat pembahasan tarif parkir pelataran dan gedung di ruang rapat Ranperda Sipakalebbi, Jumat (23/5/2025).
Rapat ini dihadiri Kadis Perhubungan Makassar Ibrahim Saleh, Kabid Perparkiran dan Terminal Irwan, perwakilan Bappeda, bagian hukum Dishub dan Pemkot Makassar, pengusaha jasa parkir, hingga Serikat Juru Parkir Makassar.
Menariknya, dalam sesi tanya jawab, perwakilan Serikat Juru Parkir Makassar, Budi Santosa, menyoroti keberadaan marka garis kuning berbiku-biku di bahu jalan yang sering terlihat di jalur padat lalu lintas.
“Pertanyaan saya memang di luar agenda rapat, tapi ini penting. Apa arti garis kuning berbiku-biku itu? Kami para juru parkir tidak ingin salah dalam mengatur kendaraan,” tanya Budi di hadapan forum.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Perparkiran Irwan menjelaskan bahwa marka tersebut merupakan tanda larangan parkir total.
“Garis kuning berbiku-biku itu jelas menandakan larangan parkir. Bahkan berhenti pun tidak boleh, apalagi dijadikan titik parkir,” tegas Irwan.
Namun, Budi kembali menyela dengan menyoroti fakta di lapangan, khususnya di belakang Mal Panakkukang, di mana area dengan marka larangan parkir justru dijadikan titik parkir resmi.
Menjawab hal itu, Irwan menegaskan bahwa penertiban sudah dan akan terus dilakukan.
“Khusus area di sekitar Panakkukang, kami bersama kepolisian, TNI, dan kejaksaan sudah menindak dengan e-tilang. Sudah ada 200 kendaraan roda dua yang kami tertibkan,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Perumda Parkir Makassar Raya yang menyatakan tidak pernah memberi legalitas parkir di area larangan.
“Perumda tidak pernah menetapkan titik parkir di dekat marka larangan,” tegas Rio, staf ahli Perumda Parkir.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya terus bersinergi bersama Dishub dan Bapenda sebagai ‘trisula penataan parkir Makassar’ untuk memastikan aturan berjalan tegas.
Penutup rapat menghasilkan kesepakatan bahwa penertiban dan sosialisasi marka jalan akan terus diperkuat. Dishub Makassar menyatakan pembahasan lanjutan terkait marka larangan parkir akan diagendakan kembali agar tidak terjadi pelanggaran berulang.(70n/Ag4ys/4dv)













