DELI SERDANG—Polemik kepemimpinan di lingkup Dinas Pertanian Deli Serdang kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP), Martin Siregar, yang dinilai mengambil kebijakan sepihak hingga mengganggu jalannya program ketahanan pangan di Kecamatan Batang Kuis.
Kebijakan penarikan tiga penyuluh pertanian aktif dari wilayah tersebut menuai keluhan banyak pihak. Dua penyuluh, Sulpiyati Batu Bara dan Ade Ine Imansari ditarik ke dinas, sementara Jumadil Akhir dipindahkan ke kecamatan lain. Ironisnya, hingga kini posisi mereka belum digantikan, membuat Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis hanya diisi lima personel aktif.
“Bagaimana program ketahanan pangan bisa tercapai jika petani malah kehilangan penyuluh?” ujar salah satu sumber internal, Selasa (17/6/2025). “Satu penyuluh kini harus menangani dua hingga tiga desa. Ini jelas beban yang tidak wajar.”
Batang Kuis memiliki luas lahan sawah sekitar 1.293 hektare. Wilayah ini semestinya menjadi penopang produksi pangan daerah, namun dampak dari perampingan tenaga penyuluh membuat pelaksanaan program menjadi tidak optimal.
Kondisi BPP Batang Kuis pun memprihatinkan. Gedung yang dulu aktif kini terlihat sepi. Sejumlah program kerja yang telah tersusun pun ikut terdampak oleh kebijakan Martin Siregar, termasuk perombakan sepihak Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang sebelumnya sudah terdaftar di sistem nasional Simluhtan.
Akibat perubahan tersebut, penyusunan ulang dokumen seperti monografi wilayah, peta kerja, hingga program kerja penyuluh harus dilakukan dari awal. Hal ini bukan hanya menguras waktu, tapi juga anggaran negara.
“Semua level, mulai dari desa hingga provinsi, sudah menyusun rencana. Tapi karena perubahan ini, semua harus direvisi. Waktu habis, program rusak,” keluh sumber lainnya.
Menanggapi hal ini, Martin Siregar saat dikonfirmasi mengakui keterbatasan sumber daya penyuluh. “Deli Serdang memang sedang kekurangan PPL. Kita sudah minta tambahan ke kabupaten, tapi terbentur anggaran. Banyak penyuluh senior juga sudah pensiun,” ujarnya.
Namun pernyataan ini justru memunculkan dugaan bahwa kebijakan yang diambil tidak disertai dengan pemahaman lapangan yang memadai. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut sarat kepentingan dan tidak mendukung program nasional swasembada pangan.
Desakan pun menguat agar Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat berharap ketegasan dan keberanian yang sempat terlihat di awal masa kepemimpinannya kembali muncul, termasuk dalam mengevaluasi kinerja ASN di lingkup pertanian.
“Jangan sampai karena satu kebijakan keliru, seluruh program pemerintah pusat di daerah jadi gagal. Kami mencintai Deli Serdang dan percaya pada Bupati kami. Tapi ketegasan harus tetap ditegakkan,” tegas warga.
Di tengah situasi ini, profesionalisme Bupati Deli Serdang kini menjadi sorotan. Publik berharap kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada kemajuan masyarakat bisa kembali dirasakan, tanpa intervensi kedekatan personal dalam pengambilan kebijakan strategis. (Cr/Ag4ys)
Reporter: Rizky Zulianda
