SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Petaka Kapitalisme di Balik Karhutla, Islam Solusi Pengelolaan SDA • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Petaka Kapitalisme di Balik Karhutla, Islam Solusi Pengelolaan SDA • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya •
Makassar

Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP, Honorer R2/R3 Tagih Kepastian Status Kerja

1510
×

Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP, Honorer R2/R3 Tagih Kepastian Status Kerja

Sebarkan artikel ini
Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP, Honorer R2/R3 Tagih Kepastian Status Kerja
Puluhan tenaga honorer kategori R2 dan R3 lingkup Pemerintah Kota Makassar menyampaikan keresahan mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Kota Makassar, Jumat (4/7/2025).

MAKASSAR—Puluhan tenaga honorer kategori R2 dan R3 lingkup Pemerintah Kota Makassar menyampaikan keresahan mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Kota Makassar, Jumat (4/7/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi A ini dipimpin Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, didampingi anggota komisi Prof. Dr. Apiaty K. Amin Syam, A. Makmur, dan Dr. Tri Zulkanain Ahmad. Dari pihak Pemkot Makassar hadir Asisten I, A. Muh. Yasir, Kepala BKPSDM, serta staf teknis BKPSDM.

Sementara dari aliansi tenaga honorer hadir Suchri Zulkarnain Sulkarnain bersama perwakilan lainnya.

Dalam forum tersebut, para honorer menuntut kejelasan status kerja mereka yang masih menggantung, meski sebagian besar telah mengabdi bertahun-tahun.

“Usia kami tidak muda lagi, tidak mungkin kami kembali melamar ke swasta. Kami hanya ingin kepastian,” ujar Suchri.

Andi Pahlevi menegaskan, forum ini menjadi ruang untuk menyalurkan aspirasi sekaligus mencari solusi bersama eksekutif. Ia juga meminta honorer memaparkan hasil pertemuan nasional dengan BKN.

Suchri menjelaskan, regulasi terbaru memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan status tenaga honorer secara “paruh waktu” atau penuh waktu, bergantung pada kondisi keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal Kota Makassar cukup sehat untuk mengakomodasi kebijakan tersebut.

Komisi A mencatat ada 3.217 honorer R2 dan R3 di Makassar. Anggota Komisi A, Dr. Tri Zulkanain, menekankan pentingnya keberpihakan pada honorer yang sudah lama mengabdi dan berusia mendekati pensiun.

“Ini soal keadilan dan penghargaan atas pengabdian,” tegasnya. (Ag4ys/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com