MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, RKPD 2027 menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan program sekaligus mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurutnya, tahun 2027 merupakan fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD Kota Makassar 2025–2029. Karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, serta selaras dengan visi pembangunan daerah.
Munafri menekankan RKPD tidak boleh dipandang sebagai dokumen tahunan semata, melainkan instrumen penting untuk memastikan konsistensi kebijakan, keberlanjutan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan.
Ia kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Visi tersebut menjadi dasar penyusunan RKPD 2027 agar mampu menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program perangkat daerah.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama yang langsung mendukung kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” ujarnya.
Munafri menambahkan, keberlanjutan pembangunan tidak hanya berarti kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu menjawab tantangan perkotaan yang terus berkembang.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil forum secara serius dan mengintegrasikannya dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.
“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Forum konsultasi publik tersebut dihadiri unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (70n/Ag4ys/4dv)
