MAKASSAR—Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan penanggulangan kemiskinan tak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ia meminta seluruh pemerintah daerah fokus pada pendekatan terpadu berbasis data untuk menekan kesenjangan yang masih terjadi antarwilayah.
Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4/2026).
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan. Ini agenda strategis pembangunan daerah,” tegasnya.
Forum ini mengusung tema transformasi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, inklusif, dan berkeadilan. Musrenbang tematik ini juga menjadi wadah menyatukan langkah lintas sektor agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.
Jufri menjelaskan, arah kebijakan ini sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat 7,43 persen—lebih rendah dari angka nasional 8,25 persen. Angka ini juga turun 0,34 poin dibanding 2024 yang berada di 7,77 persen.
Meski tren menunjukkan penurunan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah. Sedikitnya delapan daerah tercatat memiliki tingkat kemiskinan di atas 10 persen, di antaranya Pangkep, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Enrekang, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Makassar, Kota Parepare, Sidenreng Rappang, Luwu Timur, dan Wajo.
“Kondisi ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga merata. Daerah harus mampu mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan secara detail,” ujarnya.
Ia mendorong penguatan perencanaan berbasis data, termasuk pemetaan kantong kemiskinan secara spesifik. Integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan menjadi kunci intervensi.
Jufri berharap Musrenbang ini menghasilkan kebijakan yang lebih tajam dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. (Ag4ys)
