Sarjana Menganggur Tembus 1 Juta: Menyoal Lapangan Kerja dalam Sistem Kapitalisme

OPINI—Sarjana tidak menjamin perubahan status dari mahasiswa menjadi pekerja. Kalimat ini sangat pas disematkan kepada warga Indonesia. Sebab, realitas menunjukkan jumlah sarjana kian bertambah, namun tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Jenjang pendidikan yang dilalui seakan pupus dan tidak memiliki nilai ketika harapan akhir yang ingin dicapai justru tidak tergapai. Mengapa demikian?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sekitar satu juta lulusan D4-S3 di Indonesia masih menganggur. Data tersebut berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026.

Dalam data itu disebutkan jumlah lulusan D4 hingga S3 yang menganggur mencapai 14,31 persen. Persentase tersebut setara dengan 1.033.182 orang (detik.com, 12/08/26).

Perekonomian Indonesia tampak melaju di atas kertas. Namun, kita dikagetkan dengan tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana.

Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Data Sakernas per Mei 2026 menunjukkan lebih dari satu juta lulusan sarjana, mulai S1 hingga S3, menyandang status pengangguran.

Angka ini setara 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di Tanah Air (cnnindonesia.com, 12/08/26).

Pemerintah diminta tidak menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai solusi seragam untuk mengatasi pengangguran lulusan perguruan tinggi.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menilai persoalan pengangguran sarjana jauh lebih kompleks (rentak.id, 12/08/26).

Pengangguran sarjana yang menembus satu juta orang bahkan lebih disebabkan pertumbuhan penyediaan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan.

Kondisi tersebut membuat mahasiswa menagih janji 19 juta lapangan kerja yang disampaikan sejak bulan sebelumnya.

Presiden menawarkan program MBG dan KDMP sebagai solusi. Namun, program tersebut dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi.

Bahkan, ada anggapan kedua program tersebut hanya menjadi ruang parkir massal bagi talenta. Selain itu, kedua proyek tersebut masih menghadapi berbagai persoalan dan kasus, sehingga dinilai belum tepat dijadikan solusi utama untuk mengatasi pengangguran.

Di sisi lain, dikabarkan angka pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti pertumbuhan lapangan kerja yang seimbang.

Mendapatkan lapangan pekerjaan justru semakin sulit. Di tengah kondisi tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga semakin meluas.

Dampaknya, job fair dipenuhi para pencari kerja dan terus digelar seakan menjadi salah satu pilihan solusi. Namun, kegiatan tersebut tetap belum mampu menutup angka pengangguran yang semakin besar.

Berbagai solusi telah diberikan oleh sistem yang berjalan saat ini. Namun, solusi tersebut dinilai sejalan dengan sistem yang memang rusak dari pondasinya.

Dalam kapitalisme, pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal, bukan dari kesejahteraan riil masyarakat secara individu.

PHK dan pengangguran seakan terabaikan karena dalam kapitalisme keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup pekerja.

Akhirnya, perputaran perekonomian lebih banyak berlangsung di antara para pemilik modal dan pihak-pihak yang terlibat dalam melancarkan kepentingan mereka, termasuk para pembuat kebijakan.

Negara dengan aturan yang mempercayakan perekonomian kepada kapitalis tidak menempatkan diri sebagai pengayom rakyat. Tugas penciptaan lapangan kerja lebih banyak diserahkan kepada pasar dan pihak swasta.

Lebih tepatnya, negara hanya bertindak sebagai perantara yang memastikan aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan tersebut tetap berlangsung.

Kebijakan lain dalam sistem kapitalis adalah membiarkan kepemilikan umum berupa sumber daya alam (SDA) dikuasai pihak swasta atau asing demi investasi.

Di sisi lain, negara dinilai tidak mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) secara optimal. Padahal, jika SDA dikelola secara mandiri oleh negara untuk rakyat, sektor tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan manfaatnya dapat kembali kepada negara serta masyarakat.

Memahami persoalan yang ditimbulkan oleh tata kelola kapitalis, dapat disimpulkan bahwa masalah pokoknya terletak pada aturan yang digunakan.

Ketika pengelolaan kehidupan dikembalikan secara menyeluruh kepada sistem Islam, tujuan ekonomi akan diarahkan pada upaya memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara menyeluruh dan individu per individu.

Islam menilai pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai salah satu ukuran keberhasilan ekonomi.

Sistem Islam dalam negara Khilafah pernah dicontohkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada era Bani Umayyah. Pada masa itu, terdapat kisah mengenai petugas zakat yang kesulitan menemukan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai mustahik.

Demikian pula dalam pemenuhan kebutuhan lainnya, negara Khilafah bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Sementara itu, syariat mengatur hubungan kerja dan melindungi hak-hak pekerja.

Negara Khilafah berperan sebagai raa’in, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab mengurus berbagai hak rakyat sebagai wujud pelaksanaan kewajibannya.

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang amir yang memimpin manusia adalah pemelihara atas mereka dan dia bertanggung jawab atas mereka…” (HR. Bukhari no. 7138; Muslim no. 1829).

Di antaranya adalah membuka lapangan kerja bagi setiap rakyat yang membutuhkan, mengembangkan industri strategis yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta memfasilitasi peningkatan keterampilan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan SDM rakyat.

Sumber daya strategis itu mencakup pengelolaan SDA berupa minyak, gas, tambang, hutan, dan air yang merupakan kepemilikan umum. Semua itu dikelola secara mandiri oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Di samping itu, struktur negara yang memiliki departemen-departemen juga dinilai dapat menyumbang dan menyerap tenaga kerja. (*)

Wallahu a’lam bish-shawab.