JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan tak cukup dimaknai sebagai pergantian orang di kursi pengendali keuangan negara. Momentum tersebut dinilai harus menjadi kesempatan mengevaluasi arah kebijakan fiskal dan kemampuan APBN menopang agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat akuntabilitas sekaligus Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., menilai tantangan terbesar bukan terletak pada figur Menteri Keuangan, melainkan pada kesenjangan antara besarnya agenda pembangunan dan kapasitas fiskal negara.
“Pergantian Menteri Keuangan tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Problem fiskal kita jauh lebih struktural: ketika ambisi program bergerak lebih cepat daripada kapasitas APBN, maka ruang fiskal akan tertekan dan kesinambungan kebijakan menjadi sulit dibangun,” ujar Aras, 16 September 2026.
Menurut Aras, APBN merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi program konkret. Karena itu, APBN tidak semestinya diposisikan hanya sebagai sumber pembiayaan bagi seluruh agenda pemerintah.
Setiap kebijakan fiskal, kata dia, harus diuji berdasarkan kemampuan penerimaan negara, ruang belanja, risiko pembiayaan, manfaat publik hingga konsekuensi jangka panjang.
Di sinilah Aras mengangkat kembali konsep asitinajang dalam nilai budaya Bugis. Konsep tersebut mengandung makna kepatutan, kewajaran, kepantasan dan menempatkan sesuatu secara proporsional. Dalam nilai lempu, prinsip itu berkaitan dengan kejujuran, keteguhan, kecakapan, keberanian dan tanggung jawab moral.
Aras menilai nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi etika dalam pengelolaan keuangan negara. APBN, menurutnya, bukan hanya berbicara tentang sumber penerimaan dan alokasi belanja, tetapi juga menyangkut kepatutan setiap keputusan menggunakan uang negara.
“Dalam perspektif akuntabilitas, APBN bukan sekadar soal dari mana uang diperoleh dan ke mana uang dibelanjakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan masih berada dalam batas kewajaran—dalam nilai Bugis disebut asitinajang—yakni patut, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Aras menegaskan ekspansi fiskal bukan sesuatu yang otomatis keliru. Negara tetap membutuhkan keberanian membiayai program strategis, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, keberanian tersebut harus memiliki batas. Ambisi pembangunan tidak boleh bergerak tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal.
Ia juga mengingatkan risiko perubahan kebijakan yang terlalu cepat dan reaktif. Menurutnya, kebijakan fiskal membutuhkan konsistensi karena dampaknya dapat berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.
“Kalau perubahan kebijakan fiskal terlalu radikal dan reaktif, siapapun Menteri Keuangannya akan sulit membangun kebijakan yang sustainable. Jangan sampai menteri baru diberi tugas menagih akuntabilitas atas keputusan yang sejak awal tidak dibangun dengan prinsip asitinajang,” tegasnya.
Dalam pandangan Aras, Menteri Keuangan memang memiliki posisi strategis sebagai penjaga kredibilitas fiskal. Tetapi tanggung jawab tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada satu figur.
Kebijakan fiskal merupakan keputusan institusional yang melibatkan Presiden, kementerian/lembaga, parlemen, birokrasi dan aktor ekonomi lainnya. Karena itu, akuntabilitas APBN juga harus dibangun secara kolektif.
Aras menawarkan konsep “accountability by design”, yakni menempatkan akuntabilitas sejak tahap perancangan kebijakan, bukan menunggu sampai program berjalan atau masalah muncul.
Sejak awal, pemerintah harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: mengapa program diperlukan, siapa penerima manfaatnya, berapa biayanya, dari mana pembiayaannya, apa risikonya, bagaimana mengukur keberhasilannya dan siapa yang bertanggung jawab jika target tidak tercapai.
Dengan pendekatan tersebut, pengawasan APBN tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Yang lebih penting adalah menguji apakah setiap kebijakan memang layak, proporsional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Akuntabilitas jangan dipahami sebagai mekanisme untuk mencari siapa yang salah setelah anggaran dibelanjakan. Akuntabilitas harus menjadi mekanisme untuk memastikan sejak awal bahwa keputusan publik memang layak, proporsional, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Aras.
Ia pun mengingatkan bahwa kesehatan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari defisit dan rasio utang. Dua indikator tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kualitas belanja negara.
“APBN harus berani membiayai visi Presiden, tetapi keberanian fiskal harus dibatasi oleh kewajaran. Asitinajang mengajarkan bahwa sesuatu harus ditempatkan secara proporsional: ambisi pembangunan harus bertemu kemampuan fiskal, dan setiap rupiah negara harus memiliki alasan, manfaat, serta pertanggungjawaban,” tuturnya.
Menurut Aras, pergantian Menteri Keuangan seharusnya menjadi momentum konsolidasi fiskal. Menteri baru tidak hanya dituntut menyesuaikan angka-angka APBN, tetapi juga memastikan kebijakan memiliki arah yang konsisten, basis data yang kuat, prioritas jelas dan evaluasi yang terukur.
Pada akhirnya, yang diuji bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, tetapi bagaimana negara menempatkan ambisi pembangunan sesuai kemampuan fiskalnya.
Bagi Aras, di situlah prinsip asitinajang menemukan relevansinya dalam tata kelola modern: setiap kebijakan harus ditempatkan sesuai kapasitas, kebutuhan, manfaat, risiko dan tanggung jawabnya.
Sebab, Menteri Keuangan dapat berganti dan kebijakan pemerintah dapat berubah. Namun, uang negara tetap milik publik. Karena itu, setiap rupiah dalam APBN harus memiliki alasan yang jelas, manfaat yang terukur dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. (Ag4ys)
