JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.
Putusan tersebut dibacakan setelah sidang etik yang berlangsung lebih dari 11 jam, Selasa (10/11/2026). Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan banding atas keputusan tersebut.
Dikutip dari beritasatu.com, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengatakan Ahrie dijatuhi dua jenis sanksi, yakni sanksi etika dan administratif.
Dalam putusan sidang, perbuatan Ahrie dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sementara sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Isir di Jakarta.
Permohonan banding tersebut selanjutnya akan diproses melalui komisi tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Sidang KEPP terhadap Ahrie dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko dengan Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu. Tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol Zulkarnaen, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
Ahrie diproses dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia diduga menggunakan akses teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kasus ini juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Mereka yang disebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut yakni LSP, AS, EH, dan SU.
Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan proses penegakan kode etik terhadap para pihak yang terlibat akan terus berjalan seiring penanganan perkara pidana.
Dalam penyidikan kasus tersebut, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkapkan penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli untuk memperkuat pembuktian.
Lima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli pidana. Sementara saksi yang diperiksa di antaranya berasal dari kalangan anggota Polri.
Polri juga telah melakukan penahanan terhadap tiga dari empat tersangka, yakni LSP, AS, dan EH di Mako Brimob. Adapun SU belum ditahan karena dilaporkan sedang mengalami sakit.
Isir menegaskan, Polri akan tetap menjalankan penegakan disiplin dan kode etik terhadap setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota,” tegasnya. (Ag4ys/Bnetwork)
