Konten Karhutla Ramai di-Takedown: Ketika Kritik Mulai Dibungkam

OPINI—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Bencana ini menyangkut keselamatan rakyat, hak atas udara bersih, dan tanggung jawab negara dalam melindungi kehidupan.

Namun, di tengah ancaman asap yang membahayakan kesehatan masyarakat, muncul persoalan lain yang tak kalah mengkhawatirkan: dugaan pembatasan konten media sosial yang mengangkat kondisi karhutla.

Ketika masyarakat berusaha menyampaikan informasi, kritik, dan temuan mengenai bencana, ruang digital semestinya menjadi sarana untuk memperluas kesadaran publik sekaligus mendorong perbaikan kebijakan.

Jika konten yang mengangkat persoalan tersebut justru dihapus atau dibatasi tanpa penjelasan yang memadai, wajar apabila muncul pertanyaan tentang transparansi platform dan jaminan kebebasan berekspresi.

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai algoritma media sosial. Lebih jauh, publik perlu mempertanyakan bagaimana kebebasan menyampaikan fakta dan mengoreksi kebijakan benar-benar dilindungi, terutama ketika menyangkut keselamatan rakyat.

Konten Karhutla Dihapus, Publik Mempertanyakan Transparansi

Polemik pembatasan konten karhutla mencuat setelah sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan penurunan jangkauan hingga penghapusan unggahan mereka. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah video investigasi ilmiah Nalar Rawat mengenai kondisi karhutla di Kalimantan Tengah.

Video tersebut dilaporkan dihapus dari TikTok sekitar 16 jam setelah dipublikasikan, tanpa penjelasan spesifik mengenai alasan penghapusannya.

Konten tersebut disebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional. Jika rujukan tersebut memang mendukung temuan yang disampaikan, penghapusan tanpa penjelasan yang transparan tentu menimbulkan persoalan serius. Publik berhak mengetahui apakah suatu konten dihapus karena terbukti melanggar aturan, mengalami kesalahan moderasi, atau terkena mekanisme lain dari platform.

Di sisi lain, persoalan yang lebih mendasar tetap perlu mendapat perhatian: bagaimana jika informasi penting mengenai bahaya karhutla tidak menjangkau masyarakat secara luas? Padahal, asap kebakaran dapat mengancam kesehatan, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit tertentu.

Kementerian Kesehatan sebelumnya mencatat lebih dari 283 ribu kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla berdasarkan data yang diberitakan pada periode tersebut. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan karhutla bukan isu sepele yang dapat diabaikan. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat agar dapat melindungi diri sekaligus mengetahui perkembangan penanganan bencana.

Karena itu, transparansi mengenai pembatasan konten menjadi penting. Jangan sampai informasi yang seharusnya membantu masyarakat memahami risiko justru kehilangan jangkauan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi Menjanjikan Kebebasan, tetapi Ruang Kritik Masih Dipertanyakan

Demokrasi kerap menempatkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu prinsip penting dalam kehidupan bernegara. Masyarakat dijanjikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan mengoreksi tindakan penguasa.

Namun, kebebasan tersebut tidak cukup hanya dijamin dalam aturan formal. Ia juga harus hadir dalam praktik, termasuk di ruang digital yang kini menjadi salah satu sarana utama masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi.

Polemik konten karhutla menunjukkan adanya persoalan serius dalam hubungan antara kebebasan berekspresi, kekuasaan platform digital, dan akuntabilitas pemerintah. Ketika konten dihapus atau jangkauannya menurun tanpa penjelasan yang memadai, pengguna kesulitan mengetahui penyebabnya. Mereka tidak memiliki akses terhadap data internal platform untuk memastikan apakah unggahannya terkena moderasi, pembatasan algoritmik, atau mekanisme lainnya.

Dalam keadaan seperti ini, hak menyampaikan pendapat berisiko hanya menjadi jaminan formal yang sulit dinikmati secara nyata. Apalagi jika konten yang terdampak berkaitan dengan persoalan publik, seperti bencana lingkungan, kesehatan, dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Tentu saja, tidak setiap penghapusan konten otomatis merupakan tindakan pembungkaman. Platform digital memiliki kewenangan moderasi untuk menangani konten yang melanggar aturan. Namun, moderasi harus dilakukan secara transparan, proporsional, konsisten, dan disertai mekanisme keberatan yang efektif. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya diperlakukan sebagai pelanggaran hanya karena memuat pandangan yang tidak menyenangkan pihak tertentu.

Persoalannya, sistem demokrasi yang mengusung kebebasan dan keterbukaan belum dengan sendirinya menjamin bahwa semua warga memiliki kemampuan yang sama untuk menyampaikan kritik secara aman dan efektif. Kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, serta dominasi perusahaan teknologi dapat memengaruhi bagaimana informasi diproduksi dan didistribusikan.

Dalam konteks ini, kepentingan publik harus menjadi ukuran utama. Informasi mengenai bencana yang menyangkut keselamatan masyarakat semestinya memperoleh ruang penyebaran yang memadai. Apabila terdapat dugaan pembatasan, penyebabnya harus diselidiki secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi polemik yang memunculkan saling tuding.

Kebebasan berekspresi tidak cukup diukur dari apakah seseorang masih dapat mengunggah konten. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat, apakah pengguna memperoleh alasan ketika kontennya dihapus, dan apakah tersedia mekanisme untuk mengoreksi keputusan yang keliru.

Ketika Kepentingan Publik Berhadapan dengan Kepentingan Kekuasaan dan Modal

Persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai kesalahan teknis algoritma atau lemahnya komunikasi antara pemerintah dan platform. Perlu ada evaluasi terhadap paradigma yang mendasari pengelolaan kekuasaan dan informasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sistem kapitalisme, perusahaan teknologi beroperasi dengan kepentingan bisnis, termasuk mempertahankan pengguna, mengoptimalkan keterlibatan, dan memperoleh keuntungan. Algoritma menjadi instrumen penting dalam menentukan konten yang direkomendasikan kepada pengguna. Sementara itu, negara memiliki kewenangan membuat regulasi dan berkomunikasi dengan platform mengenai konten yang dianggap bermasalah.

Hubungan antara kepentingan bisnis dan kewenangan negara ini membutuhkan pengawasan yang kuat. Tanpa transparansi dan pertanggungjawaban, masyarakat dapat berada dalam posisi yang lemah ketika kontennya dibatasi. Mereka tidak selalu mengetahui dasar keputusan, sementara akses terhadap mekanisme koreksi juga bergantung pada kebijakan platform.

Dalam urusan karhutla, kepentingan masyarakat sangat jelas: mereka membutuhkan informasi mengenai kondisi lingkungan, risiko kesehatan, titik kebakaran, upaya pemadaman, dan evaluasi penanganan bencana. Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan sekaligus mengawasi tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Jika mekanisme pengelolaan informasi tidak memberikan jaminan transparansi, kepentingan publik berisiko tersisih. Masyarakat bukan hanya menghadapi dampak bencana, tetapi juga kesulitan memastikan bahwa persoalan yang mereka alami memperoleh perhatian luas.

Oleh karena itu, penyelesaian polemik tidak cukup dengan saling membantah. Platform perlu membuka alasan pembatasan konten, pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dan komunikasi resminya dengan platform, sedangkan masyarakat sipil harus memiliki ruang untuk melakukan pengawasan secara independen.

Islam Menjamin Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Muhasabah kepada Penguasa

Islam memandang kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus kehidupan rakyat. Penguasa tidak dibenarkan menjadikan jabatan sebagai sarana mempertahankan citra, menghindari evaluasi, atau mengutamakan kepentingan tertentu dengan mengorbankan kemaslahatan masyarakat.

Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan fungsi kepemimpinan sebagai pengurusan dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan amanah, penguasa harus memastikan kebijakan yang diterapkan melindungi kepentingan rakyat, termasuk keselamatan jiwa, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Dalam Islam, menyampaikan kebenaran, mengoreksi kesalahan, serta mengingatkan penguasa terhadap penyimpangan merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam. Aktivitas tersebut bukan ancaman bagi kepemimpinan yang amanah, melainkan mekanisme untuk menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai ketentuan syariat.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali ‘Imran ayat 104:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menunjukkan pentingnya keberadaan kelompok masyarakat yang menjalankan tugas dakwah, menyerukan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dalam kehidupan publik, aktivitas tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian fakta, nasihat, kritik terhadap kebijakan yang keliru, serta pengawasan terhadap pelaksanaan amanah kepemimpinan.

Tentu, kritik harus disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Informasi perlu diperiksa, tuduhan harus memiliki dasar, dan kekeliruan perlu dikoreksi. Islam tidak membenarkan penyebaran berita bohong atas nama kebebasan berpendapat. Namun, kewajiban menjaga kebenaran juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik yang sah.

Negara dalam perspektif Islam semestinya melindungi aktivitas *amar ma’ruf nahi mungkar*, bukan memandang setiap koreksi sebagai gangguan terhadap kekuasaan. Penguasa yang amanah justru membutuhkan informasi dari masyarakat agar dapat mengetahui persoalan di lapangan dan memperbaiki kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kasus karhutla, suara masyarakat yang melaporkan kondisi asap, bahaya kesehatan, atau kekurangan penanganan dapat menjadi masukan penting. Informasi tersebut perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti, bukan diabaikan hanya karena memuat kritik.

Khilafah Melindungi Rakyat dan Menjamin Amanah Kepemimpinan

Dalam konstruksi politik Islam, Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan syariat Islam sebagai landasan pengaturan kehidupan. Penguasa menjalankan amanah untuk mengurus rakyat, menjaga kemaslahatan umum, dan memastikan hukum diterapkan secara adil.

Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan kebenaran berkaitan erat dengan kewajiban penguasa menjalankan amanah. Aktivitas *muhasabah lil hukam* diperlukan agar masyarakat dapat mengingatkan penguasa ketika terdapat kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan syariat maupun mengabaikan kepentingan rakyat.

Kritik terhadap penanganan karhutla, misalnya, harus dipandang sebagai bagian dari upaya mengoreksi persoalan publik. Negara perlu menelusuri penyebab kebakaran, memastikan penanganan korban berjalan baik, mengawasi pengelolaan hutan dan lahan, serta menindak pihak yang terbukti melanggar hukum.

Jika terdapat dugaan pembatasan konten yang menyuarakan persoalan tersebut, negara juga perlu memastikan fakta yang sebenarnya. Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan adil, baik ketika pembatasan berasal dari kebijakan platform maupun ketika muncul dugaan adanya permintaan dari pihak tertentu. Keputusan yang keliru harus dapat dikoreksi melalui mekanisme yang jelas.

Khilafah juga menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penting penerapan syariat. Karena itu, keselamatan rakyat dari dampak bencana tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi atau kepentingan mempertahankan citra penguasa. Pencegahan kerusakan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab pengurusan negara.

Dengan demikian, Islam tidak hanya menawarkan seruan moral agar penguasa bersikap terbuka. Islam memberikan kerangka pertanggungjawaban kepemimpinan berdasarkan syariat, yang menuntut kekuasaan digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Pengawasan masyarakat, penegakan hukum, dan pelaksanaan amanah harus berjalan beriringan.

Jangan Biarkan Suara Rakyat Kehilangan Ruang

Polemik konten karhutla menjadi pengingat bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Ketika bencana mengancam kesehatan dan keselamatan, publik membutuhkan ruang yang luas untuk menyampaikan temuan, membagikan informasi, dan mengevaluasi penanganannya.

Penyebab penghapusan maupun pembatasan jangkauan konten harus diungkap berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dan tindakannya secara terbuka, sedangkan platform digital harus memberikan alasan yang jelas atas keputusan moderasi serta menyediakan mekanisme banding yang efektif.

Namun, umat juga perlu melihat persoalan ini secara lebih mendasar. Kritik terhadap pembatasan konten saja belum cukup jika tidak disertai kesadaran tentang pentingnya sistem yang menjamin amanah kepemimpinan, keadilan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Dalam Islam, penguasa bukan pihak yang kebal dari nasihat dan koreksi. Kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, menyampaikan kebenaran dan mengingatkan penguasa merupakan bagian dari tanggung jawab umat untuk menjaga kehidupan masyarakat agar tetap berjalan sesuai tuntunan Allah Swt.

Jangan sampai masyarakat harus menghadapi dua ancaman sekaligus: bencana yang membahayakan kehidupan dan ruang informasi yang tidak transparan. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas, sementara suara yang mengungkap persoalan publik harus memperoleh perlindungan yang adil.

Sebab, negara yang benar-benar mengurus rakyat tidak takut pada fakta. Ia justru menjadikan fakta sebagai dasar evaluasi, kritik sebagai bahan perbaikan, dan amanah kepemimpinan sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan di hadapan rakyat dan Allah Swt. Wallahu a’lam. (*)