BONE – Pengelolaan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 21 kolektor tidak menerima hak pembayaran sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 melalui uji petik terhadap 91 kolektor PBB-P2 di Kabupaten Bone.
BPK menduga persoalan itu berkaitan dengan mekanisme pembayaran upah pungut yang masih dilakukan secara tunai. Dalam praktiknya, pembayaran juga kerap diwakilkan kepada kepala desa maupun lurah.
Selain itu, BPK menemukan adanya kolektor yang menerima upah pungut meskipun namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) penetapan kolektor.
Persoalan pembayaran upah pungut ini menjadi catatan tersendiri dalam tata kelola pemungutan PBB-P2, terutama menyangkut transparansi penyaluran dan kepastian hak kolektor di tingkat desa dan kelurahan.
Tak hanya soal upah pungut, BPK juga menemukan persoalan dalam penyetoran penerimaan pajak. Tercatat lima desa belum menyetorkan penerimaan PBB-P2 hingga 31 Desember 2025.
Meski telah ditindaklanjuti, hingga Mei 2026 masih terdapat dua desa yang belum menyetorkan penerimaan tersebut, yakni Desa Cakkeware dan Desa Pallae. Bahkan, salah satu desa tersebut telah menjadi bagian dari perkara hukum dan Kejaksaan Negeri Bone telah menetapkan tersangka.
Menanggapi temuan BPK, Kepala Bidang Penagihan Bapenda Bone, Hj. Syamsiar, mengatakan dirinya belum bertugas di bidang penagihan saat pemeriksaan tahun 2025 dilakukan.
Ia baru mulai bertugas pada Januari 2026. Namun, untuk mencegah persoalan serupa terulang, Bapenda Bone telah mengubah mekanisme pembayaran upah pungut dengan sistem transfer langsung.
“Kebetulan tahun 2025 saya belum di penagihan, Ndi. Saya masuk di penagihan Januari 2026. Tahun 2026 upah pungut sudah ditransfer,” terangnya.
Syamsiar juga menyebut Bapenda Bone telah mengingatkan petugas di tingkat kecamatan agar setiap pembayaran dari wajib pajak langsung disetorkan ke Bapenda.
“Kita di Bapenda kalau turun ke kecamatan, koordinasi menekankan supaya setiap pembayaran WP langsung disetor ke Bapenda,” pungkasnya.
Temuan BPK tersebut memperlihatkan dua persoalan yang perlu dibenahi dalam pengelolaan PBB-P2 di Bone, yakni kepastian penyetoran penerimaan pajak oleh pemerintah desa serta transparansi pembayaran upah pungut agar hak kolektor tidak terabaikan. (45r)











