MAKASSAR – Penerapan Program Makassar Tidak Rantasa, menjadi perhatian khusus Markas Daerah Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), Sulsel, guna mewujudkan Makassar bebas dari kawasan kumuh.
Keseriusan Pemerintah Kota Makassar, dalam merespon keberadaan kawasan kumuh tersebut, menurut Sekretaris LMPI Sulsel, Djaya Jumain, masih terdapat sejumlah masalah yang harus segera diselesaikan, utamanya pengadaan kendaraan pengangkut sampah di setiap RW.
“Pemerintah kota Makassar cukup serius dalam program Makassar Tidak Rantasa, terutama dalam merespon titik kawasan kumuh, namun di sisi lain masih banyak masalah yang menjadi pendukung menuju Makassar bebas kumuh yang harus mendapat perhatian pemerintah, yakni perlunya kendaraan sampah roda dua, menimal satu unit di setiap RW,” terang Djaya, kepada mediasulsel.com, melalui samvungan telepon, Jum’at (29/6).
Sesuai Surat Keputusan Wali Kota Makassar, No.: 050.50/1341/kep/IX/2014 tentang Kawasan Pemukiman Kumuh, saat ini terdapat 36 titik kawasan kumuh berat di kota Makassar yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu meliputi; kecamatan Makassar, Mariso, Tamalate, Panakkukang, Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, Rappocini dan Bontoala.
Kawasan pemukiman kumuh, sebagsimana dimaksud, terbagi dalam kategori ringan, sedang dan berat, sementara kondisi wilayah terbagi menjadi kawasan tepi air, dataran rendah dan kawasan di atas air.
“Mengingat tidak semua lokasi memungkinkan dimasuki oleh kendaraan pengangkut sampah roda 4, guna menghindari terjadinya penumpukan sampah di mana-mana, pengadaan kendaraan pengangkut sampah roda dua, menjadi suatu keharusan, dan itu sesusai dengan yang diharapkan masyarakat Kota Makassar dalam mengelola sampah rumah tangga, di tiap RW,” tegas Djaju, panggilan akrab Djaya Jumain.
Kepedulian LMPI Sulsel terkait kawasan kumuh ini, lanjut Djaju, telah dibuktikan dengan diadakannya bersih lorong beberapa bulan yang lalu, dan terus akan dilanjutkan denhan sejumlah program lainnya, sebagai upaya mendukung pemerintah kota Makassar menjadi 2 kali lebih baik. (*/464ys)
