SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Raih Website Terbaik II, Makassar Jadi Satu-satunya Daerah di Sulsel Peraih AMH 2026 • KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas • Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat dan Apresiasi Kerja Sama Pertahanan • Kemiskinan Toraja Utara Turun Jadi 10,05 Persen, Pemkab Perkuat Sinergi dengan BP Taskin • Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Peralatan Usaha kepada 387 Pelaku UMKM • BPK Temukan 21 Kolektor PBB-P2 di Bone Tak Terima Upah Pungut • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Raih Website Terbaik II, Makassar Jadi Satu-satunya Daerah di Sulsel Peraih AMH 2026 • KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas • Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat dan Apresiasi Kerja Sama Pertahanan • Kemiskinan Toraja Utara Turun Jadi 10,05 Persen, Pemkab Perkuat Sinergi dengan BP Taskin • Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Peralatan Usaha kepada 387 Pelaku UMKM • BPK Temukan 21 Kolektor PBB-P2 di Bone Tak Terima Upah Pungut •
News

Mendagri Bantah Meminta Ahmadiyah Bersyahadat Demi KTP

559
×

Mendagri Bantah Meminta Ahmadiyah Bersyahadat Demi KTP

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah adanya pemberitaan kalau dirinya meminta warga Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan untuk bersyahadat agar memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el).

“Yang menyatakan pengikut Ahmadiyah harus mengucapkan syahadat adalah Dinas Dukcapil Kabupaten Kuningan, bukan saya sebagai Mendagri,” kata Tjahjo di pesan singkatnya, Rabu kemarin (26/7).

Dia menjelaskan, malah ia menanyakan ke Bupati Kuningan terkait kebijakan di SKPD-nya. Maka itu, kata Tjahjo pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung menurunkan tim ke sana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Sebab, kata dia setiap warga negara berhak mendapatkan identitas kependudukannya. Semua orang membutuhkan KTP untuk berbagai keperluan. Hanya saja, prinsipnya pemerintah tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan.

“Kolom agama pada KTP elektronik ini hanya bisa mencantumkan enam agama sah yang diakui pemerintah lewat undang-undang (UU). Kalau aliran kepercayaan bukanlah agama,” tambah dia.

Sejalan dengan Mendagri, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh juga menambahkan, itu sudah tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Untuk penganut aliran kepercayaan, sebaiknya kolom KTP el mereka dikosongkan,” tambah dia.

Meski demikian, Pemerintah melalui Kemendagri menjamin seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh KTP el, tanpa terkecuali. Atas dasar itu, tak masalah, kata Zudan bila Pemda melakukan pencetakan KTP bagi penganut di luar enam agama.

Sebelumnya, dalam pemberitaan media dikabarkan kalau Mendagri meminta warga Ahmadiyah bersyahadat untuk mendapatkan KTP. Namun perlu diketahui aliran kepercayaan bukanlah agama, sehingga warga yang menganut aliran tersebut tidak perlu bersyahadat atau mengaku Islam terlebih dahulu untuk mendapatkan KTP.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com