JAKARTA — Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan. Hal itu dilakukan secara hati-hati dan profesional. Sehingga Indonesia dapat terus membangun namun tetap terjaga resiko keuangan dan utangnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta Kamis (27/7) menjelaskan utang pemerintah Indonesia yang hingga Juni 2017 sebesar Rp3.706,52 triliun, digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Utang tersebut digunakan diantaranya untuk membangun infrastruktur dalam untuk mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air.
Ia mencontohkan belanja pemerintah untuk pendidikan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 2014 belanja pemerintah untuk pendidikan selama satu tahun Rp 353 triliun dan untuk belanja kesehatan mencapai Rp 59,7 triliun. Sementara pada 2017, belanja pendidikan meningkat menjadi Rp 416 triliun, sementara belanja kesehatan bertambah dua kali lipat menjadi Rp 104,1 triliun.
“10,7% dari masyarakat Indonesia adalah kelompok miskin. Dan itu berarti dibutuhkan intervensi dari Pemerintah untuk bisa memutus apa yang disebut siklus kemiskinan. Infrastruktur meningkat luar biasa, lebih dari dua kali lipat. Dari hanya Rp144 triliun, sekarang belanja infrastruktur Rp 387,7 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan, dari utang tersebut, Indonesia telah menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada 2015, jalan raya yang dibangun sekitar 5.229 kilometer (km). Kemudian ditambah lagi pada 2016 sebesar 2.528 km, dan pada tahun ini sudah terbangun 2.571 km.
Sri Mulyani menjelaskan Indonesia juga membangun 9 bandara baru, jalur kereta api sepanjang 85 km pada 2015, 114 km pada 2016 dan 175 km di tahun ini. Selain itu, jumlah rumah yang dibangun mencapai 99 ribu unit di 2015, kemudian di 2016 naik jadi 111 ribu unit, dan pada tahun ini sebanyak 123 ribu unit. Sri Mulyani menambahkan, dana perlindungan sosial naik sepuluh kali lipat dari Rp 13 triliun menjadi Rp 157,7 triliun.
“Jadi, bukan kami utang karena senang, tapi tactical investment untuk apa yang dibutuhkan republik ini. Kalau hanya lihat angka (utang) itu memang menakutkan. Tapi lihat uangnya untuk apa,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam kesempatan yang sama mengatakan Bank Indonesia mendukung upaya kementerian keuangan menekan utang pemerintah untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Agus berharap penarikan utang bisa dikurangi secara bertahap melalui peningkatan penerimaan pajak.
“Posisi pertumbuhan utang luar negeri kita itu sejak tahun 2013 itu terus terjaga. Negara masih pada rasio utang yang sehat. Negara akan berusaha maksimal agar sumber pembiayaan APBN berasal dari pajak,” tutur Agus. (voa/4ld)
