OPINI – Indonesia kembali dalam pusaran utang. Kali ini pinjaman diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah Indonesia di bawah naungan Kementerian Agama. Pinjaman disetujui sebesar 250 juta dolar AS atau sekitar Rp3,52 triliun. (republika.co.id/28/6/2019)
Bahaya Utang
Bertumpu pada utang merupakan hal yang sangat beresiko. Setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebabnya.
Pertama, utang tersebut berbunga. Bunga adalah produk ribawi yang dalam Islam sendiri hukumnya haram. Tentu sebuah kesalahan besar jika justru pendidikan Islami didanai dari utang yang berbunga. Hal akan memghilangkan keberkahan dari ilmu yang akan diperoleh para generasi Muslim.
Kedua, utang luar negeri membuka jalan adanya intervensi dari pihak pemimnjam kepada negera yang meminjam. Intervensi tersebut bisa dalam bentuk kebijakan. Ini tentu sangat beresiko bagi pengembangan pendidikan Islam ke depannya.
Urgensi Pendidikan Islam
Pendidikan Islam merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan keislaman khususnya bagi generasi muda.
Jumlah madarasah yang banyak sejalan dengan semakin tingginya minat orangtua menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah baik negeri maupun swasta. Ini membuktikan minat keislaman masyarakat cukup tinggi.
Diharapkan madrasah mampu menjadi salah satu komponen peletak nilai-nilai keisalaman yang kokoh bagi siswa.
Namun dengan kebijakan dari negera asing jsutru membuka peluang masuknya arus liberalisasi.
Terlebih program.yang akan dijalankankan diantaranya peningkatan akses digitalisasi dilingkungan madrasah dasar dan menengah.
Arus liberalisasi saat ini semakin menggerogoti generasi. Tentu harus menjadi perhatian penting dikalangan praktisi pendidikan dan oengambil kebijakan.
Digitalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun ketidak siapan dari seluruh komponen justru bisa membahayakan nasib generasi.
Kewajiban Negara
Jika selama ini pengembangan madarasah dianggap belum cukup. Tidak lantas begitu mudahnya pemerintah untuk berutang ke luar negeri.
Kedepannya tentu akan menjadi beban bagaimana pengembaliannya. Apalagi APBN sudah tidak lagi mampu menopang seluruh anggaran.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sayangnya kekayaan alam tersebut bukannya diambil alih oleh negara untuk dikelola demi kepentingan rakyat.
Justru pengelolaannya diserahkam kepada pihak pihak swasta. Membuka peluang investasi seluas-luasnya. Mengakibatkan hasilnya justru dinikmati oleh mereka. Rakyat justru menikmati sebagian kecilnya.
Padahal jika dioptimalkan, Hasil sumber daya alam mampu mendanai seluruh level pendidikan. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa negara semakin abai.
Negara justru lebih nyaman menanggung utang beserta bunganya dibanding memaksimalkan apa yang sudah Allah SWT karuniakan di alam Indonesia.
Kebijakan investasi seluas-luasnya dalam berbagai sektor alam jelas bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api” (HR Ibnu Majah).
Hadits ini menggambarkan bahwa haram hukumnya terjadi penguasaan terhadap sektor yang berkaitan dengan air, rumput didalamnya termasuk hutan. Api yang di dalamnya termasuk sumber-sumber energi.
Oleh karena itu pemerintah butuh meninjau kembali kebijaka utang luar negeri khususnya untuk pengembangan madrasah.
Sebagai orang beriman tentu kita ingin hidup dalam keberkahan. Jika keberkahan itu sudah ditarik maka tentu kesejahateraan itupun akan hilang dengan sendirinya.
Karena kesejahteraan yang hakiki adalah ketika kehidupan ini senantiasa berjalan dalam koridor yang diridhoi Allah SWT.
Cukuplah hadits ini menjadi pengingat bagi kita “Jika zina dan riba telah menyebar di suatu kampung maka mereka telah melarang azab Allah atas diri mereka sendiri” (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani). Wallahu a’lam bishawab. (*)
Penulis : Aridha Nur Salim S. E. I
(Revowriter, Anggota Spirit Nabawiah Community, Alumnus Ekonomi Syariah)
