DUNIA – Kementerian luar negeri Korea Utara menyebut sanksi terbaru PBB terhadap negaranya merupakan “tindakan perang” dan memblokade ekonomi korea utara.
“Kami mendefinisikan resolusi sanksi yang dimotori oleh Amerika Serikat (AS) dan para pengikutnya sebagai pelanggaran berat atas kedaulatan Republik kita, sebagai tindakan perang yang melanggar perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea dan wilayah tersebut. Secara kategoris kami menolak resolusi itu,” kata Kemlu Korut.
Dalam pernyataan yang dimuat kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, juru bicara kementerian luar negeri mengatakan Pyongyang “menolak sama sekali resolusi itu,” yang katanya hasil teror Amerika Serikat terhadap keberhasilan program nuklir dan misilnya.
Baca Juga : Ini Yang Akan Terjadi Jika Korea Utara Jadi Perang
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat setuju hari Jumat (22/12) untuk mengenakan satu babak saksi lagi terhadap Korea Utara, yang menyasar sektor yang menjalankan program senjata terlarangnya.
“Sebagaimana kita lakukan selama ini, kita akan terus mengimbangi pilihan tindakan agresif rejim Kim dengan tindakan sanksi internasional,” kata Duta Besar Amerika Nikki Haely, yang mengacu kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Pernyataan hari Minggu dari Korea Utara menantang anggapan itu, dengan mengatakan “kalau Amerika ingin hidup dengan selamat, Amerika harus menghentikan kebijakan permusuhannya . . . dan belajar hidup berdampingan dengan negara yang mempunyai senjata nuklir.”
Pernyataan itu juga mengatakan bahwa negara-negara yang mendukung resolusi sanksi itu akan “dianggap sama sekali bertanggung-jawab atas semua konsekuensinya,” dan bahwa Pyongyang akan memastikan “untuk selamanya bahwa mereka akan menanggung dengan sangat berat akibatnya.”
Resolusi baru itu dibuat setelah tiga sanksi berat sebelumnya dikenakan terhadap Pyongyang tahun ini. Apabila dilaksanakan sepenuhnya, sanksi itu akan membatasi impor tahunan produk minyak bersih Korea Utara, seperti bensin dan minyak solar, sampai setengah juta barel, turun dari 4,5 juta dalam tahun 2016. Pengecualian hanya akan diizinkan berdasarkan kasus perkasus dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB. [voa/4ld]
