JAKARTA — Dalam rehusffle atau perombakan ketiga kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian meski Airlangga kini merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1), Presiden Jokowi menjelaskan, Airlangga Hartarto sudah menjadi menteri sebelum ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Atas dasar itulah, Jokowi menyatakan tetap mempertahankan Airlangga meskipun sebelumnya ia pernah berkomitmen soal rangkap jabatan di awal kepresidenannya pada 2014 silam.
“Kita tahu ya, Airlangga ini kan di dalam (sebelumnya) sudah menjadi menteri. Ini kan praktis tinggal setahun saja. Kalau ditaruh orang baru, ini belajar (di Kementerian Perindustrian) paling tidak enam bulan atau paling cepat bisa setahun,” jelas Presiden Jokowi.
Jokowi menilai, Airlangga Hartarto sangat menguasai posisi Menteri Perindustrian. Dan menurut Jokowi, sangat tidak mudah dalam kurun waktu singkat mengganti posisi Menteri Perindustrian.
“Kemudian kita lihat di Kementerian Perindustrian pak Airlangga itu betul-betul menguasai dan mengerti betul, baik yang mengenai konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri ke depan, hilirisasi seperti apa. Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan lagi pula ini kementerian yang tidak mudah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ikut mendampingi Presiden Jokowi saat sesi wawancara memastikan, baik dirinya selaku Wapres dan Presiden Jokowi sudah meminta agar Airlangga Hartarto lebih fokus pada kerja-kerja di lingkup Kementerian Perindustrian.
“Ya, masing-masing pihak, masing-masing partai punya kebijakan. Airlangga jelas dia menteri dulu baru menjadi ketua umum (Golkar). Kemudian ada waktu yang harus setidak-tidaknya 90 persen dia harus urus kementeriannya. Itu pesan kita,” jelas Wapres Jusuf Kalla.
Ketika disinggung soal janji kampanye saat pemilihan presiden 2014 lalu di mana saat itu pasangan Jokowi-Jusuf kalla menekankan agar seorang menteri tidak rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, Jusuf kalla mengatakan, hal itu tergantung dari situasi tengah yang berlangsung.
“Itu adalah suatu kebijakan. Kemudian kebijakan itu tergantung kondisinya. Politik itu kan memang kadang-kadang butuh suatu penilaian-penilaian khusus. Namun demikian di samping itu kan seperti sekjen, Idrus berpengalaman di lapangan. Ini (Kementerian Sosial) kan urusannya lebih banyak di lapangan, bukan di kantor,” imbuh Wapres.
Sementara itu, Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak perihal rangkap jabatan. Ia hanya menyerahkan hal ini kepada Presiden Jokowi. “Itu sepenuhnya kami serahkan ke bapak Presiden,” jawabnya.
Seputar posisi Idrus Marham selaku Sekjen DPP Partai Golkar, Airlangga mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan pergantian struktur di Golkar.
“Kan satu yang belum dilaksanakan adalah perubahan struktur DPP. Jadi sesudah ini, tahap berikutnya adalah revitalisasi DPP,” jelas Airlangga.
Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau pergantian menteri atau pejabat setingkat menteri untuk kali ketiga Rabu (17/1) di Istana Negara Jakarta. Dalam rehuffle kali ini Presiden Jokowi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Timur.
Jokowi juga melantik Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki yang saat ini menempati posisi koordinator staf khusus.
Untuk pejabat setingkat menteri, Jokowi melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang baru yakni Agum Gumelar, menggantikan kH Hasyim Muzadi yang telah wafat.
Selain di jajaran Menteri dan Wantimpres, Presiden Joko Widodo melantik Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI AU (KSAU). [voa/4ld]
