MAKASSAR– Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) menyebut kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulsel yang tidak patuh dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) akan di copot. Selasa (12/02/2019).
Hal itu disampaikan langsung oleh NA saat ditemui di kantor gubernur sulsel. Ia mengakui, masih banyak kepala OPD yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Sebab itu lanjut NA, mereka yang belum mengumpulkan Laporan kekayaannya di KPK sampai batas waktu yang ditentukan, kedepannya tidak akan dipakai lagi.
“Baguslah, nanti sampai akhir tidak mengumpulkan, ya itu dasar kita, tidak mungkin kita akan lanjutkan, tidak mungkin (tidak mungkin, Jadi kepala OPD lagi)” Tegas NA
Dari data inspektorat Sulawesi Selatan, tercatat 66 wajib lapor, sementara hanya 9 yang telah laporan LHKPN.
Padahal LHKPN, menjadi penting bagi pejabat negara, pasalnya mereka menerima tunjangan jabatan oleh negara
“kalau LHKPN saja tidak di laporkan mending cari orang yang lebih patuh,.” Katanya NA. [*]
