MAKASSAR –Biro pengelolaan barang dan Aset Daerah sulsel dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sulsel melakukan penertiban aset daerah pada lahan seluas 8 hektar yang merupakan eks kantor dinas perhubungan kota makassar, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (13/11).
Kepala Satpol-PP Pemprov, Mujiono menyebutkan, penertiban dilakukan pada pukul 10:00 WITA dengan melibatkan puluhan personil Satpol-PP di bantu dari kepolisian dan TNI.
“Intinya kita tertipkan dan ada banyak bangunan hunian di dalamnya itu yang kita fokuskan untuk sosialisasi agar bisa keluar dari lokasi milik pemerintah tersebut,” kata Muji, sapaan akrabnya.
Dalam penertibannya, Muji menyebut pihaknya sempat mendapat hadangan dari sejumlah aliansi yang sudah lebih dulu berada di dalam lokasi lahan. Kata Muji, pihak aliansi mengklaim lahan milik pemerintah provinsi itu masih bersengketa dan belum bisa untuk dilakukan pengosongan.
“Ada sejumlah aliansi di dalam yang memang sudah punya tempat tinggal di dalam, meski ada yang mengancam, kami tetap tidak mendengarkan itu dan kami tetap dorong untuk pembebasannya,” beber dia.
Sebagai barang bukti, pihak satpol mengumpulkan baliho yang terpasang di sepanjang lokasi lahan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Abdul Hayat Gani, menginstruksikan pengosongan lahan tersebut dalam Rapat Koordinas Pelaksanaan Penertiban Terhadap Oknum/Badan/Lembaga Yang Berada Di Atas Lahan/Aset Milik Pemprov. Sulsel di ruang rapat Sekda Pemprov Sulsel, pekan lalu.
Menurtnya lahan eks kantor Dishub Kota Makassar itu harus segera diselesaikan mengingat anggaran APBD untuk pembangunan kantor di lokasi itu akan menjadi Silpa.
Sekedar diketahui, lahan seluas 8.000 meter milik pemprov sulsel tengah berjalan pembangun gedung Brigade Siaga Bencana (BSB). Rencananya bakal mulai difungsionalkan tahun 2020 mendatang.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA-CKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, proses pembangunan gedung tersebut sudah dimulai. Saat ini pihaknya tengah mematangkan lahan sebagai lokasi berdirinya proyek strategis Pemprov Sulsel itu.
Pemprov sendiri kata dia, menyiapkan anggaran sebesar Rp4.2 miliar untuk pembangunan BSB.
“Tahun ini sudah berjalan, tapi itu dilakukan secara bertahap. Tahun ini tersedia anggaran sekitar Rp4,2 miliar untuk pematangan lahan dan pemasangan pagar,” jelas dia
Wawan sapaan akrab Andi Darmawan Bintang menyebut pihaknya sudah menghentikan pengerjaan di lokasi lahan selama 10 hari lantaran adanya intervensi dari pihak warga sekitar.
“Itu sudah 10 hari barangkali,
alasannya pernah ada itu konfilk, ada yang mengklaim di situ. tentukan kita harus hentikan karena kita serahkan dulu dan memang,karena aset baru kita bisa maju.
Untuk anggaran yang sudah disiapkan, Wawan menyebut pihaknya ditarget rampung hingga Desember tahun ini, namun apabila tidak selesai maka akan menjadi Silpa.
“Kalau Silpa artinya kena denda, tapi di dalam denda itu nanti ada usulan pertimbangan, nah pertimbangan kenapa molor karena ada konflik itu bisa dimaklumi,” tutup Wawan. [*]
