NATUNA – Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) Laksamana Madya TNI Yudo Morgono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar.
Sekitar 600 personel TNI yang disiagakan terdiri dari satu Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapat,
Satu Kompi gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai,
Satgas Komposit Marinir Setengar, serta satu Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).
Yugo menegaskan, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan ancaman pelanggaran batas wilayah.
Sebagai informasi, China sendiri mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorinya sendiri. China mengklaim ada garis Nine Dash alias sembilan garis putus-putus, hal ini lah yang membuat permasalahan dua negara ini menjadi panas.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, masuknya kapal ikan China ke perairan Natuna telah melakukan pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Wilayah itu ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
TNI terlihat sudah sangat siap siaga untuk bertempur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru sebaliknya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri menanggapi santai masalah ini. Menurutnya semua orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini. Termasuk investasi dari China.
Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, China merupakan salah satu sahabat Indonesia.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut angkat suara terkait polemik Laut Natuna antara Indonesia dan Cina.
Susi memberikan pandangannya dengan mengutip sebuah pemberitaan media soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut Cina adalah negara sahabat bagi Indonesia.
kata Susi, tidak mungkin dan tidak boleh melindungi pelaku illegal, unreported, unregulated fishing. Sebab, IUUF adalah kejahatan lintas negara.
Beberapa hari lalu, polemik terjadi setelah kapal ikan Cina masuk ke wilayah teritori Indonesia tanpa izin, di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Situasi pun semakin memanas setelah pejabat Cina menyatakan negara mereka punya hak atas perairan Natuna. (*)
