OPINI – Pergantian tahun 2019 menuju 2020 disambut sangat meriah kebanyakan orang. Namun, di awal tahun 2020 ini akan banyak tarif pelayanan public yang naik. Diantanya; tariff tol sudah dipastikan akan naik di sejumlah ruas tol, tariff BPJS yang naik hingga 100 persen, serta tarif damri yang dinaikkan Rp10.000 – Rp15.000 per rute. (www.cnbcindonesia.com 29/12/19).
Bukan hanya kenaikan tarif layanan public yang naik, sistem penggajian buruh pun mengalami perubahan. Dilansir www.cnbcindonesia.com (29/12/2019), kebijakan seputar nasib dan hidup buruh sedang digodok pemerintah.
Mulai dari rencana upah per jam hingga terbukanya keran pekerja asing. Buruh harus lebih bersiap dalam menghadapi persaingan antar pekerja.
Pasalnya, pemerintah akan lebih mempermudah perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk masuk kedalam negeri. Yakni melalui RUU Omnibus Law soal cipta lapangan kerja.
Inilah sederetan kado awal tahun yang di persembahkan oleh pemerintah. Masyarakat pun harus siap dengan kenaikan harga-harga yang telah diputuskan di awal tahun ini. Kenaikan tarif ini sungguh sangat menyengsarakan rakyat.
Alur kebijakan pemerintah tidak pernah berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sistem kapitalis yang hanya memburuh keuntungan materi untuk para segolongan saja.
Tarif BPJS yang sengaja dinaikkan karen beberapa bulan terkahir mengalami defisit tinggi dan yang mendapat imbasnya adalah masyarakat. Masyarakat yang harus mebayar iuran lebih tinggi guna menutupi defisit tersebut.
Pun demikian, pembangunan infrastruktur semisal tol yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakt secara gratis pun tarifnya sengaja dinaikkan.
Tidak ada sedikitpun celah untuk rakyat merasakan kesejahteraan. Inikah kado pemerintah di tahun 2020 ini?
Belum lagi gaji buruh yang akan berubah menjadi penggajian per jam. Melalui sistem pengupahan perjam ini pekerja tidak mendapatkan kepastian.
Para serikat buruh bahkan menyampaikan jika pihak mereka membutuhkan kepastian kerja dan pendapatan kerja. Sehingga buruh bisa menentukan rencana kehidupannya, waktu untuk bekerja, beristrahat dan bermasyarakat.
Sistem penggajian per jam akan semakin menjadikan kehidupan para buruh jauh dari kesejahteraan, dalam pekerjaannya para buruh akan bekerja keras untuk bisa mendapatkan waktu kerja yang banyak, para buruh tidak akan mempertimbangkan lagi waktu istrahatnya.
Berbeda dengan sistem penggajian per bulan. Dalam 30 hari akan mendapatkan kepastian gaji selama 30 hari itu, yang sudah terhitung mulai dari istrahat, libur da cuti jika ada.
Namun pada sitem penggajian per jam akan semakin menyulitkan para buruh untuk mendaptkan kepastian dari hasil pekerjaan mereka.
Akan semakin sulit dalam pembagian waktu dan bisa jadi para buruh akan semakin memporsikan waktunya hanya untuk bekerja dan mengabaikan hal yang lain, waktunya hanya terfokus pada satu titik saja yaitu untuk bekerja.
Inikah peluang manis untuk nasib rakyat menuju kehidupan sejahtera di 2020?
Jawaban pertanyaan-pertanyaan diatas sungguh jelas jawabannya, semakin lama Rezim kapitalis sekuler bercokol, makin banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menyulitkan pemenuhan hajat hidupnya dan menghalangi pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemaslahatan rakyat.
Ditambah lagi, bukan menyediakan lapangan kerja yang menjadi jalan rakyat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, malah memberikan lapangan kerja itu pada pekerja asing.
Berkebalikan kondisinya dengan penguasa pada sistem Islam. Yang selalu berorientasi menjamin terpenuhi kebutuhan dasar rakyat per individu dan memberi peluang masuknya asing baik permodalan maupun orang dengan pertimbangan kebolehan syariat dan kemaslahatan rakyat, bukan malah merugikan kemaslahatan rakyat.
Penentuan upah buruh dalam Islam memang bukan dengan pematokan standar minimum sbgmn mekanisme UMR saat ini, namun kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan karena Negara/khilafah bertanggung jawab menjamin layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan secara berkualitas dan gratis.
Begitu pula pemenuhan hajat air, energy/listrik dan bbm, jalan dan transportasi tidak akan dikapitalisasi sebagaimana saat ini.
Saatnya kembalikan kehidupan Islam yang secara menyeluruh mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari menjamin layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga pada politik, ekonomi, pemerintahan dan semuanya bias diterapkan dalam naungan Negara Islam yaitu Khilafah Islamiyah, Negara yang akan menerapkan seluruh aturan Islam secara menyeluruh. Wallahu’alam bissawab. (*)
Penulis: Evi Desi Said, S.Pd (Pemerhati Sosial & aktivis Muslimah Cinta Qur’an (MCQ) BTP Makassar)
