MAKASSAR—Pasca pertemuan yang dilakukan bersama di Kantor Staf Kepresidenan pada akhir Februari lalu, terkait dengan kelanjutan pembangunan Kereta Api (KA) Makassar-Parepare, dimana masalah lahan menjadi kendala utama terutama di Pangkep dan Maros.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah menyebutkan ada beberapa poin yang disepakati bersama untuk penyelesaian percepatan pembangunan jalur Kereta Api, Makassar-Parepare di Pangkep dan Maros.
“Jadi hasilnya itu, nanti akan dibentuk tim percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk Pangkep dan Maros,” kata Arafah belum lama ini.
Ia menyebutkan bahwa untuk kondisi lahan ini, di Pangkep 95 persen sedangkan Maros 55 persen.
Selain akan dibentuknya tim percepatan pembebasan lahan, Arafah menyebutkan jika pada tahun ini akan dilakukan kajian untuk jalur Mandai-Makassar New Port.
“Tahun ini akan dikaji untuk Panlok, kemudian tahun depan akan dibangun. Konsep yang mau dipercepat yaitu Makassar-Parepare tahap awal Garongkong-Tonasa-Bosowa nanti lanjut ke Mandai-MNP ini akan tersambung,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi mengatakan pembangunan jalur kereta api tersebut dibangun di atas 7.113 bidang lahan, dengan target operasi 2021 untuk wilayah Pallanroe-Taneter Rilau dan Garongkong-Tonasa.
Jumardi mengaku bahwa masalah pembebasan lahan ini masih terus dilakukan, memang ada halangan itulah yang harus diselesaikan.
“Pembebasan lahan ini persoalan manusiawi, Jadi, harus ditempuh dengan cara manusiawi,” sebutnya.
Terkait adanya stasiun yang beroperasi, Jumardi menyebutkan bahwa rencananya di Barru, Lima stasiun. Tapi sekarang sedang diuji kelaikannya memastikannya.
“Jadi, ada tahapan yang perlu dilakukan sebelum dioperasikan. Diuji kelaikannya. Nah kalau tim penguji mengatakan laik, baru dioperasikan. Tapi, kalau belum tentu ada rekomendasi dari tim penguji, dan ini untuk kereta penumpang panjangnya sekitar 33 Km,” jelasnya. (*)
