MAKASSAR—Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam menegaskan agar setiap satuan kerja bisa mempertanggung jawabkan anggaran yang diberikan pemerintah.
Hal itu disampaikan Irjen Merdy saat membuka secara resmi dimulainya Audit Kinerja Tahap II oleh Tim Itwasda Polda Sulsel bagi seluruh satuan kerja Polda Sulsel, di Aula Serbaguna Mapolda Sulsel Makassar, Senin (25/10/2021).
“Kita ingin mencapai sesuatu aspek yang efesien dengan anggaran kita yang cukup besar. Harus dibuat perencanaan dan konsep kegiatan, termasuk anggaran dengan capaian yang terukur,” tutur Kapolda.
Jenderal bintang dua tersebut memberikan penekanan kepada seluruh jajaran Polda Sulsel untuk fokus bekerja sesuai dengan Job descriptionnya masing masing.
“Selesaikan pekerjaan dengan akuntabel, auditibel dan kita harus berkreasi, berinovasi dan berkolaborasi dengan hal hal yang baru agar pencapaian hasil yang optimal,” jelas Kapolda.
Kapolda Sulsel berharap dengan pelaksanaan audit kinerja, seluruh satuan di wilayah Polda akan menjadi semakin baik dan berkualitas, sehingga institusi Kepolisian lebih siap menghadapi setiap tantangan dengan tangan dan sumberdaya manusia yang kreatif, bekerja secara efektif, efesien hingga tercapainya target.
Sementara itu Irwasda Polda Sulsel mengatakan audit kinerja merupakan bagian dari proses managerial yang dilaksanakan sebagai proses controlling, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas aspek pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan pada satuan kerja termasuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara.
“Audit kinerja perlu dilaksanakan untuk memastikan apakah kinerja telah dilakukan secara benar, apakah sudah tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis serta apakah sudah sesuai ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,” jelas Irwasda Polda Sulsel.
Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol. E. Zulpan dalam keterangan tertulis mengatakan taklimat awal audit kinerja Itwasda Polda Sulsel tahap II tersebut meliputi aspek pelaksanaan dan pengendalian TA. 2021.
“Kegiatan audit akan difokuskan pada pemeriksaan kualitas pelayanan masyarakat, pelaksanaan operasi Kepolisian dan program prioritas Polri serta akuntabilitas anggaran pada seluruh satuan kerja jajaran, dalam upaya mewujudkan Polri yang lebih baik dan bersih dari perilaku KKN (Good Governance And Clean Government),” jelas Kabid Humas Polda Sulsel. (*/70n)
