MAKASSAR—Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar, Dr. Alamsyah Sahabuddin, S.Stp., M.Si., menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Keberlanjutan Sistem Pangan dan Gizi dalam Mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan pada Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kota Makassar.” Diskusi yang berlangsung di Hotel Melia pada Selasa (3/12/2024) ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan dinas, akademisi, hingga praktisi, yang bersama-sama mencari solusi untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. FGD ini juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kemandirian pangan di Kota Makassar.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, membuka acara dengan menekankan pentingnya keberlanjutan sistem pangan sebagai pondasi kedaulatan pangan daerah. Menurutnya, pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga kualitas, distribusi, dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Kunci utama adalah kolaborasi. Jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bergerak bersama, kita bisa memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan,” ujar Irwan.
Dalam sesi pemaparan, Dr. Alamsyah memaparkan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung sistem ketahanan pangan Kota Makassar pada tahun 2024. Ia menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk urbanisasi, perubahan iklim, dan peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan populasi.
“Ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan, tapi juga memastikan aksesibilitas dan kualitas gizi yang adil untuk semua. Teknologi dan inovasi harus kita manfaatkan agar sistem pangan lebih tangguh,” jelas Alamsyah. Ia juga menegaskan bahwa pola konsumsi masyarakat perlu diarahkan ke produk pangan lokal untuk mendukung petani daerah.
Sekretaris Bappeda Kota Makassar, Nur Kamarul Zaman, menambahkan bahwa Makassar memiliki peluang besar untuk menjadi kota mandiri pangan. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan minimnya akses pasar bagi petani lokal harus diatasi dengan kerja sama yang solid.
“Langkah strategis harus diambil untuk memastikan Makassar tidak hanya menjadi kota yang cukup pangan, tapi juga berdaulat dalam mengelola sumber dayanya sendiri,” ujar Nur Kamarul.
FGD ini juga menjadi bagian dari penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kota Makassar Tahun 2024. Dengan diskusi mendalam yang melibatkan berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi di Makassar.
Melalui pendekatan yang terencana dan kolaboratif, Kota Makassar diharapkan dapat menjadi model kota berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (*/4dv)
