Ancaman di Balik Internasionalisasi Layanan Kesehatan
Irnawati (Mahasiswa)

OPINI—Masuknya rumah sakit dan tenaga medis asing bukan lagi wacana. Pemerintah sudah melangkah jauh dengan meminang rumah sakit asing untuk beroperasi di dalam negeri. Sebagaimana yang dilansir dari cnbcindonesia.com (21/10/20), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah rumah sakit asing akan masuk ke tanah air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Rabu (21/10/21).

Dibolehkannya mendatangkan RS asing dan mengizinkan dokter asing lebih banyak masuk ke Indonesia ini didasari oleh analisa dari PwC (PricewaterhouseCoopers) di tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600.000 orang, terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat dengan 500.000 orang wisatawan medis di tahun yang sama.

Selain itu, wisata medis dianggap dapat mendatangkan keuntungan. Menurut Luhut, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera (cnbcindonesia.com, 21/10/20).

Pihak pemerintah mungkin menganggap dengan diadakannya internasionalisasi pelayanan kesehatan ini mampu memperbaiki kondisi negeri ini. Namun kita tidak dapat menutup mata, di balik keuntungan yang ditawarkan ternyata terdapat ancaman yang berbahaya bagi negeri ini. Seperti halnya menarik investasi asing ke dalam negeri tentu bukanlah masalah sepele.

Apalagi investasi ini dilakukan pada layanan publik. Datangnya investor luar ke dalam negeri memang membantu negara untuk memperlihatkan jika negara telah berusaha memperbaiki layanan kesehatan. Namun, datangnya investor asing akan mendekatkan pada program privatisasi, sehingga negara bukan lagi pelayan rakyat tetapi negara hanya sebagai penghubung atau fasilitator saja.

Akibatnya rakyat harus membayar sendiri biaya kesembuhannya dan tentunya tidaklah murah. Layanan kesehatan yang memadai akhirnya tidak dapat dinikmati oleh setiap orang, tetapi hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berduit. Privatisasi layanan kesehatan hanya menjadikan rakyat sebagai mesin pengumpul uang bagi para investor.

Kedaulatan negara tak akan ada lagi artinya, perannya hanya sebagai fasilitator. Fungsi negara sebagai pengayom rakyat juga tergadai. Tak hanya terkait ancaman privatisasi layanan publik, adanya tenaga kesehatan asing justru akan menggeser tenaga kesehatan dalam negeri. Jadi logika mendatangkan untung yang dipaparkan sebelumnya hanyalah sebuah penyesatan cara pandang masyarakat.

Di balik internasionalisasi pelayanan kesehatan terdapat ancaman yang berbahaya bagi Indonesia, mulai dari hilangnya kendali negara terhadap kualitas layanan kesehatan, tenaga medis asing dapat menggerus sumber daya manusia lokal, rakyat dikorbankan dengan makin mahalnya biaya kesehatan dan standar layanan yang belum tentu sejalan dengan mayoritas muslim.

Inilah gambaran pelayanan kesehatan jika diselesaikan dengan pola kapitalistik. Segala sesuatunya dinilai dengan untung dan rugi. Bahkan untuk mengurusi rakyatnya masih berpikir tentang keuntungan yang bisa mereka peroleh untuk diri sendiri. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Islam. Islam menjadikan negara sebagai pelayan umat, di mana seluruh kebutuhan rakyat dipenuhi oleh negara, terutama jaminan atas kebutuhan pokok dan sekunder.

Oleh karenanya, negara harus memastikan tiap individu menerima layanan kesehatan yang murah, mudah dan berkualitas.
Kehadiran penguasa (Khalifah) sebagai pelaksana syariat secara kaffah adalah untuk menjamin pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh warga negaranya muslim atau non-muslim, kaya atau miskin. Sebab dalam pandangan Islam kesehatan adalah kebutuhan pokok publik yang menjadi tanggung jawab negara, bukan jasa untuk dikomersialkan.

Rasulullah saw. bersabda yang artinya “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari medapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya (HR. al-Bukhari).

Sehingga apapun alasannya tidak dibenarkan dalam Khilafah ada program yang bertujuan mengkomersialkan pelayanan kesehatan, baik dalam bentuk investasi atau menarik bayaran kepada rakyat untuk mendapatkan untung. Sebagai pelayan rakyat, negara bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan. Baik dari segi jumlah, kualitas terbaik dengan para dokter ahli berikut obat-obatan dan peralatan kedokteran yang dibutuhkan serta sebarannya hingga ke pelosok negeri.

Fasilitas kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit pemerintah adalah institusi teknis pelaksana fungsi negara. Negara wajib mengelolanya secara langsung di atas prinsip pelayanan. Pembiayaan seluruh pelayanan kesehatan dalam Khilafah tidak akan membebani publik, rumah sakit dan insan kesehatan sepeser pun. Pembiayaan kesehatan Khilafah berbasis baitulmal dan bersifat mutlak.

Artinya, sumber-sumber pemasukan dan pintu-pintu pengeluaran sepenuhnya berlandaskan ketentuan syariat.

Kebijakan ekonomi dan keuangan Khilafah memungkinkan bagi negara mendapatkan pendapatan yang melimpah ruah, di antaranya pengelolaan sumber daya alam secara mandiri yang masuk pos kepemilikan umum baitul mal.

Ditambah pos fai dan pos zakat yang pemasukannya tak kalah besar. Adapun keberadaan lembaga-lembaga unit pelaksana teknis fungsi negara, seperti rumah sakit ataupun laboratorium tidak dibenarkan dijadikan sumber pemasukan kekayaan negara. Apalagi melibatkan korporasi berinvestasi dalam kesehatan untuk meraup keuntungan besar.

Karena itu, model pembiayaan ini benar-benar menjadikan negara memiliki kemampuan finansial memadai, baik untuk pembiayaan pengadaan rumah sakit yang mencukupi secara jumlah, kualitas dan sebaran dengan segala kelengkapan terbaiknya, maupun untuk gaji dokter dan insan kesehatan lain, demikian juga untuk pembiayaan pendidikan calon dokter.

Para dokter dan insan kesehatan bahkan memiliki ruang yang memadai untuk mendedikasikan keahlian bagi kesembuhan dan keselamatan jiwa masyarakat, tidak akan ada lagi beban agenda bisnis rumah sakit dan persaingan dengan dokter-dokter impor atau asing, karena negara akan mendahulukan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri. Inilah fakta jaminan kesehatan khilafah, buah dari pelaksanaan syariat kaffah yang bersumber dari Allah swt. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswa)