MAKASSAR – Anggota komisi A DPRD kota makassar Azwar mengaku ramainya penolakan rapid tes dikota Makassar bisa saja karena ada faktor politik yang ingin mengambil keuntungan dari kekisruhan ini.
“Penolakan rapid test yang saat ini ramai disejumlah wilayah dikota makassar,bisa saja karena ada faktor politik atau faktor sosial,dan ekonomi serta ada Orang yang mau mengambil keuntungan dari sebuah ke kisruhan, apa lagi daerah yang terpasang spanduk penolakan bukan wilayah efisentrum covid-19,Ungkap Azwar (9-6-20).
Ia juga mendukung mendukung pernyataan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, yang menyeruhkan PJ Walikota untuk mencopot camat dan lurah yang tidak serius dalam melakukan penanganan pencegahan Covid-19.
“Kita apresiasi keinginan pak gubernur itu, tapi harus dievaluasi kinerjanya dulu sebelum dilakukan pencopotan, Kan ada standarnya, seperti yang dibilang tadi, standarnya adalah tidak ada kepedulian, seperti ini yang ada kekacauan di beberapa kecamatan, yang menolak Rapid tes” ujarnya.
Untuk itu, Azwar juga mengingatkan kepada Pj Walikota Makassar untuk segara melakukan evaluasi terhadap camat maupun lurah yang di wilayahnya terjadi penolakan Rapid test.
Jangan sampai, Tambah Azwar, ada oknum yang menggerakkan massa untuk melakukan penolakan Rapid test yang akan diadakan Pemkot Makassar.
“Makanya saya tadi bilang bahwa, pak PJ tolong evaluasi dan di cek para camat dan lurah yang diwilayahnya itu ada terjadi penolakan penolakan yang massif itu” katanya
“Kalau ada indikasi pembiaran dan atau keterlibatan dalam mendukung penolakan, bisa jadi kan begitu, itu harus di evaluasi pak PJ” tambahnya
Azwar menilai apa yang dikatakan oleh Gubernur Sulsel merupakan bentuk perhatian pemprov Sulsel kepada pemerintah kota Makassar.
“Ini semua bentuk perhatian gubernur kepada kota Makassar, karena kan wajar saja ibu kota sulsel itu makassar jadi wajar pak gubernur komentar seperti itu”Tutupnya. [*]
