MAKASSAR– Sejumlah legislator yang tergabung dalam Komisi II DPRD Jeneponto berkunjung ke Bapenda Sulsel Jumat 9 Oktober 2020 untuk membahas tunggakan kendaraan dinas (randis) di Jeneponto. Hingga saat ini tunggakan randis di Jeneponto mencapai Rp 1,5 miliar lebih. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.
Komisi II DPRD Jeneponto dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Jeneponto Hanapi Sewang MM. Komisi II DPRD Jeneponto membidangi ekonomi dan keuangan.
Hanapi mengatakan, tunggakan randis di Jeneponto cukup banyak sementara kendaraan tersebut sudah banyak yang tidak layak pakai, bahkan ada kendaraan yang telah dihadiahkan pada kepala desa, lurah, atau camat yang berprestasi. Meski telah dihadiahkan, kendaraan tersebut masih tercatat sebagai asset pemda dan masih berplat merah.
Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Bapenda Sulsel, Andi Sumardi Sulaiman, meminta agar asset kendaraan yang sudah tidak layak pakai segera dihapus dari daftar asset. Sementara kendaraan yang telah dihadiahkan tetap harus membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Jeneponto.
Hanapi mengatakan, Senin 12 Oktober 2020, akan digelar pertemuan di Sekretariat Daerah Jeneponto untuk membahas tunggakan kendaraan ini dengan menghadirkan pihak terkait termasuk Samsat Jeneponto.
Ia menambahkan, asset berupa kendaraan harus ditertibkan termasuk membayar pajaknya agar Pemkab Jeneponto bisa mendapatkan opini WTP dari BPK.
Kepala Bapenda Sulsel didampingi Kepala Kabid PAD Darmayani Mansyur, Kabid Pembinaan dan Pengawasan Asnani Mappa, dan sejumlah pejabat terkait.
Sementara Hanapi didampingi sejumlah anggota Komisi II DPRD Jeneponto.(alim)
