MAKASSAR – Bank Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan akan mengukuhkan lima Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu di daerah Makassar, Maros, Gowa, Barru, dan Parepare.
Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran Pengeloaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern (SPPUR MI) Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Ali Aftan mengatakan,Penandatanganan SK TP2DD akan dilakukan Pada tanggal 1 Desember 2020.
“Pemerintah daerah yang akan melakukan penandatanganan SK tersebut adalah Pemkot Makassar, Pemkot Pare-pare, Pemkab Maros, Pemkab Barru, dan Pemkab Gowa. Yang akan digelar di Hotel Four Points Makassar dan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah,”Ungkap Ali Aftan Senin (30/11).
Ia Menyebutkan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan nyata dalam rangka mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan elektronifikasi transksi pemda (ETP).
“Ini menjadi langkah percepatan ETP,Integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digital, berpedoman pada Nota Kesepahaman (NK) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari lalu,”Sebutnya.
Ali Aftan juga Mengaku ada beberapa mamfaat dibentuknya TP2DD diantaranya pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Ada beberapa mamfaat dibentuknya TP2DD di empat Kabupaten dan dua Kota di sulsel Pertama, pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi inklusif bertambah kuat, dan kesejahteraan lebih merata. Kedua, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya melalui transaksi keuangan yang lebih cepat, mencegah kebocoran anggaran pendapatan/belanja serta menciptakan transparansi. Ketiga, integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat terwujud lebih cepat,”Pungkasnya.
Kepala devisi SPPUR MI Bank Indonesia Sulawesi Selatan menambahkan Instrumental non-tunai tersebut tidak terbatas pada pembayaran melalui Teller, namun juga dari kanal lainnya seperti QR Indonesian Standard (QRIS), Financial Technology (Fintech), aplikasi internet dan mobile banking.
“Ini adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah di daerah dari sebelumnya menggunakan cara tunai beralih ke non-tunai berbasiskan digital.”Tutupnya. (*)
