MEDAN — Persoalan sampah selama ini kerap dipandang sebagai urusan pemerintah dan tempat pembuangan akhir. Namun, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menawarkan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perang melawan sampah justru dimulai dari rumah tangga.
Gagasan itu disampaikan Melinda saat menjadi pembicara dalam Ladies Program yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Gedung Warenhuis, Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Mengangkat tema Perempuan Tangguh Penuh Percaya Diri, forum tersebut mempertemukan para Ketua TP PKK dari berbagai kota di Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mendukung pembangunan daerah. Melinda mendapat kesempatan memaparkan strategi Kota Makassar dalam mengelola sampah melalui pendekatan berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat.
Di hadapan peserta dari berbagai daerah, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan armada pengangkut atau perluasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA). Kunci utamanya berada pada perubahan perilaku masyarakat, terutama kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.
“Kalau di hulu masyarakat belum mampu memilah sampah dan mengubah kebiasaan, maka TPA akan terus terbebani oleh sampah yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi berakhir di sana. Karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah,” kata Melinda.
Pernyataan tersebut sejalan dengan target besar Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan program Makassar Bebas Sampah 2029. Untuk mencapai target itu, edukasi terus digencarkan hingga ke tingkat RT dan RW dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kader-kader PKK.
Sebagai mitra strategis pemerintah, TP PKK Kota Makassar turut mengintegrasikan isu pengelolaan sampah ke dalam berbagai program kerjanya. Edukasi lingkungan tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak melalui kolaborasi dengan Pokja Bunda PAUD agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
Gerakan serupa juga dihadirkan melalui program PKK Goes to School, PKK Borong Mangan, hingga Program Hatinya PKK yang dikembangkan Pokja III.
Melalui program tersebut, sampah organik yang telah dipilah masyarakat diolah menjadi kompos untuk mendukung kebun-kebun Hatinya PKK. Dari sana lahir sebuah siklus yang tidak berhenti pada pengurangan sampah semata, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman, hasil panennya dimanfaatkan maupun dipasarkan oleh kader PKK, sementara volume sampah yang berakhir di TPA terus berkurang. Konsep inilah yang disebut Melinda sebagai bentuk ekonomi sirkular berbasis keluarga.
“Pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika sampah diolah menjadi kompos, dimanfaatkan untuk kebun, lalu hasilnya memiliki nilai ekonomi, maka di situlah tercipta gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya persoalan sampah perkotaan di berbagai daerah, pengalaman Makassar menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus dimulai dari proyek besar dan investasi mahal. Perubahan justru dapat lahir dari langkah sederhana di rumah tangga, ketika keluarga menjadi pelaku utama dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah.
Melalui forum nasional APEKSI tersebut, Melinda berharap praktik yang dijalankan Kota Makassar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Lebih dari itu, ia mendorong terbangunnya kolaborasi antarkota untuk memperkuat gerakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dengan keluarga sebagai titik awal perubahan. (70n)
