Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri.

MAKASSAR—Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi sulsel terus melakukan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK dan SMA sederajat di Sulawesi Selatan yang rencananya akan dimulai Pendaftaran pertama kali untuk boarding school atau sekolah berasrama pada tanggal 7 sampai 13 Juni. Kemudian Dilanjutkan pada sekolah reguler SMA/SMK pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 8 Juli 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri mengatakan, Disdik sudah menyiapkan perangkat yang butuhkan untuk mensukseskan PPDB tahun 2021.

“Bapak Plt Gubernur sulsel sudah menyampaikan tadi bahwa komitmen pemerintah provinsi untuk mengawal ppdb 2021 sesuai dengan juknis yang sudah kami serahkan seminggu yang lalu. Dan insyaallah disdik sudah menyiapkan perangkat yang kita butuhkan untuk menyukseskan PPDB ini,” ungkap Jufri saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Senin (7/6/2021).

Ia menyebutkan, Peraturan Gubernur (Pergub) pelaksanaan PPDB terus dikawal agar bisa segera terbit

“Pergub yang masih kita kawal supaya segera mungkin bisa selesai. Pergub itu dia kan turunan dari perda. Perda kita upayakan dulu, begitu perdanya sudah keluar, kita pelajari perdanya baik-baik, dan sesudah itu kita harus lakukan sosialisasi kemudian kita meminta pandangan dari seluruh stakeholder,” sebutnya.

Muhammad Jufri lebih jauh mengaku, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama PPDB, Pihaknya telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk PLN dan Telkom.

“Kita bekerjasama dengan Telkom sebagai penyedia provider. Kami tentu berharap telkom betul-betul menyiapkan yang terbaik karena kami juga pernah mengajukan bahwa ini salah satu keluhan yang ditemukan masalah jaringan. Kemudian dalam pertemuan dengan semua pihak terkait, juga sudah menyampaikan ke PLN bahkan bersurat agar tidak ada mati lampu selama proses PPDB,” tuturnya.

Untuk peta jalur zonasi telah disepakati untuk naik menjadi 75 persen.

“Kalau tahun yang lalu kita kan targetnya minimal 50 persen. Namun dari identifikasi masalah kita, dari hasil-hasil FGD dengan teman-teman kepala sekolah, kemudian itu disepakati tahun ini untuk zonasi itu naik menjadi 75 persen. Maksudnya itu supaya kita lebih banyak mengkover warga yang betul-betul ada di zonasi itu,” pungkasnya. (*)