MAKASSAR – Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Sulsel bekerjasama Perhimpunan Ahli Epidemiologi (PAEI) Sulsel menggelar diskusi publik dengan tema “Mengawal Program Kesehatan Masyarakat di Tahun Politik”.
Diskusi yang dipandu oleh anggota dewan etik PERSAKMI Sulsel, Dr. Arlin Adam, SKM, M.Si menghadirkan para pemateri yang berasal dari berbagai kalangan dan profesional.
Antara lain, Anggota DPD RI Dr. H. Ajieb Padindang, SE, MM, Ketua Pengda Persakmi Sulsel Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, MSc.PH, Ph.D, Ketua Dewan Etik PP Persakmi Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med.Ed, dan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulsel H. Moch. Husni Thamrin, SKM, M.Kes.
Diskusi publik dikemas sangat santai, humoris tetapi kritis berlangsung di Coffee Galang Daya Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (25/4/2018) dimulai pukul 14.00 hingga 17.00 wita.
Prof Sukri Palutturi menyampaikan, kesehatan itu adalah Beyond Health, faktor penentunya sangat kompleks, bahkan sangat ditentukan oleh faktor politik.
“Tentunya politik yang dimaksudkan adalah politik pro orang sehat, politik kesehatan masyarakat,” Prof. Sukri Palutturi yang juga Ketua Pengda Persakmi Sulsel ini.
Setelah acara dibuka, moderator Dr. Arlin Adam lalu mengambil alih acara dan memandu pemateri dengan mempersilahkan Dr. H. Ajieb Padindang sebagai narasumber pertama.
Dr. H. Ajieb Padindang dalam materinya memberikan penekanan pada regulasi dan penganggaran kesehatan terkait dengan kesehatan masyarakat.
Termasuk pembuatan regulasi atau UUD, terkait kesehatan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan.
“Penganggaran kesehatan hendaknya tidak hanya dianggarkan untuk orang-orang yang sakit saja. Tetapi lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang sehat, agar mencegah untuk tidak sakit,” ucap Dr Ajieb Padindang
Selanjutnya pemateri kedua, Dr. Aminuddin Syam lebih banyak mengurai peran serta tenaga kesehatan masyarakat. Dia menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang melibatkan semua golongan umur.
“Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang urgent (mendesak-red) dan tidak bisa ditunda penyelesaiannya. Kesehatan mencakup hingga unit terkecil dalam masyarakat yakni rumah tangga,” jelas Dr Aminuddin Syam.
Dia mengatakan, Kesmas sebagai alat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat haruslah benar-benar dilibatkan dalam perencanaan RPJMN maupun RPJPD.
Kesmas berperan untuk mencegah pelaku politik sakit atau menjaga mereka untuk tetap sehat dan mengubah mindset masyarakat dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat.
Berikutnya pemateri ketiga, H. Moch. Husni Thamrin memberikan penegasan terkait kompetensi tenaga kesmas, penggodokan desentralisasi kesehatan.
Dijelaskan, puskesmas sebagai garda terdepan dalam usaha menjaga masyarakat yang sehat untuk tetap sehat, dan mencegah masyarakat yang sehat agar tidak jatuh sakit.
Lebih lanjut menyampaikan fakta-fakta empiris di lapangan tentang kesmas dan tenaga kesmas. Pemangku jabatan tertinggi dalam bidang kesehatan tidaklah pernah diberikan ruang untuk tenaga kesmas sehingga paradigma yang timbul adalah paradigma sakit.
“Akibatnya, kesmas berada dalam gejala anomali. Tenaga kesmas justru mengikuti arus kuratif, sehingga tidak tercapai tujuan utamanya yaitu preventif dan promotif,” tutupnya.
Selanjutnya pemateri terakhir, Prof. Sukri Palutturi juga menekankan perlunya pengawalan program-program kesehatan masyarakat di tingkat nasional harus lebih ditingkatkan.
“Program-program kesehatan masyarakat hendaknya bergandengan dan berjalan sejajar dengan bidang lainnya seperti pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya,” terangnya.
Kesehatan, lanjutnya, merupakan pembahasan yang seksi. Dimana pembahasannya tidak hanya di bidang kesehatan saja, tetapi juga mencakup semua lapisan, pembahasan masyarakat ditingkat terendah sampai di tingkat nasional.
Penempatan lulusan-lulusan sarjana kesmas harusnya ditempatkan sebagaimana mestinya, the right man on the right place. Contohnya, seorang kepala puskesmas hendaknya dipimpin oleh lulusan sarjana kesehatan masyarakat.
“Kenapa begitu, karena kesehatan masyarakat (kesmas) merupakan suatu ilmu yang sangat kompleks,” urai Prof. Sukri Palutturi.
Dia mengemukakan bahwa fungsi utama kesmas ada tiga yaitu, assesment (penilaian), assurance (jaminan), dan policy development (pengembangan kebijakan).
Prof. Sukri Palutturi menambahkan, bagi kalangan penentu kebijakan terdapat perbedaan pemahaman tentang kesehatan, pelayanan kesehatan, kedokteran dan kesehatan masyarakat.
“Perbedaan pemahaman ini, yang kemudian memberikan dampak terhadap perbedaan kebijakan yang diambil,” papar Ketua Pengda Persakmi Sulsel ini.
Usai pemaparan materi, acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Dalam sesi tersebut banyak pertanyaan maupun pernyataan yang muncul dari para audiensi.
Salah satu diantaranya adalah Sukardi Pangade, SKM, M.Kes. Dia mengatakan tentang pentingnya orang kesehatan terlibat dalam pengambilan kebijakan.
“Orang kesehatan harus menjadi aktor politik yang bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan kesehatan,” ujar Sukardi Pangade.
Selain itu, Andi Mansur Sulolipu, SKM, M.Kes, salah satu mahasiswa program doktor ilmu kesehatan masyarakat ini, juga memberikan saran kepada senator.
Ia menyebutkan tentang pentingnya konsil tenaga kesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2 tahun 2018, tentang konsil tenaga kesehatan dan diwakili oleh PERSAKMI.
Peserta Diskusi
Diskusi publik ini, dihadiri sekitar 100 orang berasal dari berbagai kalangan, ada unsur perguruan tinggi misalnya FKM Unhas, UMI, UPRI dan STIK Tamalatea.
Hadir pula beberapa pengurus PERSAKMI Cabang Luwu Timur, Barru dan Makassar. Diskusi ini juga dihadiri sejumlah mahasiswa FKM Unhas baik S1, S2 maupun S3.
Diakhir diskusi, moderator dengan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran dan kontribusi audiens yang hadir pada diskusi terserbut. (*/agays)
