MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Provinsi SulSel Mendapatkan Penghargaan TOP30 Inovasi Pelayanan Publik Sistem Informasi Gender Dan Anak Online (SIGA ONLINE) jendela Informasi gender dan anak SulSel.
Kepala Dinas DP3A Dalduk KB Sulsel Dr Fitriah Zainuddin mengaku Sangat bersyukur dan berterimakasih atas penghargaan yang diraih,yang merupakan berkat kerja keras seluruh jajaran dan dukungan dari berbagai pihak.
“Sebuah kebanggaan,rasa syukur dan terimakasih atas penghargaan yang diraih Dinas DP3A Dalduk KB Sulsel,Yang tentunya semua berkat kerja keras seluruh jajaran Dinas DP3A Dalduk KB Sulsel dan dukungan dari berbagai pihak,”Ungkapnya.
Ia Juga Menyampaikan semoga dengan Prestasi ini akan lebih meningkatkan lagi Kinerja OPD DP3A Dalduk KB Sulsel.
“Semoga dengan Prestasi ini akan lebih meningkatkan lagi Kinerja OPD DP3A Dalduk KB Sulsel dalam melayani dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan Masyarakat.”Pungkasnya.
Sementara itu Sekprov Sulsel Abd Hayat Gani yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus penyerahan penghargaan TOP 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulsel Menekankan agar seluruh OPD terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk kepentingan masyarakat.
“Terus lakukan Terobosan dan inovasi untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat,sekaligus Serapan anggaran Pemerintah harus sejalan dengan kinerja, yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat.”Ungkapnya.
Ia Menyebutkan saat ini sudah masuk pada akhir tahun 2020 sehingga serapan anggaran harus dipercepat dan tentunya harus transparan dan akuntabel.
“kita harus berpacu dengan serapan anggaran jelang akhir tahun,semua yang dilakukan dengan menggunakan anggaran pemerintah harus transparan dan akuntabel,”Pungkasnya.
Sekprov sulsel juga Mengaku mengapresiasi pelaksanaan rakor oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang merupakan tindaklanjut pendampingan bagi pemerintah daerah.
“Kalau reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kuat, maka pemerintah provinsi juga kuat, dan secara nasional akan tangguh,”Tutupnya. [*]
