OPINI—Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa Sulsel memiliki peluang investasi yang besar pada berbagai bidang. Baik perikanan, pertanian, maupun pertambangan. Pemerintah daerah pun telah mengeluarkan kebijakan untuk semakin mendorong mudahnya berinvestasi dan melakukan usaha di Sulsel, khususnya bagi para investor asing.

Hal tersebut disampaikan pada Webiner Road to Indonesia Investment Day (IID) 2020 ke-11 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2020. Agenda ini diprakarsai oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura yang didukung oleh Perwakilan Bank Indonesia dan Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Singapura (IIPC).

Pada acara tersebut Sulsel menawarkan tiga proyek investasi yang terkategori ready to offer, yaitu proyek Makassar Waste Management, Maros Industrial Area, dan Special Economic Zone Selayar (Sulsel.suara.com, 24 Oktober 2020).

Indonesia Investment Day’, merupakan kegiatan KBRI yang sudah sukses digelar sejak 2018. Banyak investor Singapura dan negara lain yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini (m.antaranews.com, 22 Juli 2020). Akibat pandemi maka agenda tersebut diselenggarkan virtual dalam bentuk webinar.

Dalam webinar tersebut  disampaikan secara detail mengenai proyek-proyek yang ditawarkan masing-masing provinsi. Juga disediakan platform pertemuan satu lawan satu, untuk memfasilitasi interaksi investor asing dengan pemilik proyek dan pemerintah daerah, serta untuk merealisasikan investasinya di Indonesia.

Sementara itu untuk mendukung invetasi tersebut baru-baru ini Garuda Indonesia juga membuka rute penerbangan dari Makassar ke Singapura, yang dikhususkan untuk kargo dan bertujuan untuk semakin meningkatkan perdagangan dari Sulsel dan kawasan timur Indonesia ke Singapura (sulsel.suara.com, 24 Oktober 2020).

***

Indonesia Investment Day 2020 diharapkan dapat menjadi upaya konkret menjawab tantangan di tengah  situasi pandemi. Sekaligus untuk merespon upaya percepatan pemulihan perekonomian nasional. Target utama dari IID sejalan dengan kebijakan pemerintah. Presiden Jokowi meminta untuk menjaga dan meningkatkan jalannya adalah dengan peningkatan investasi. Karena di tengah pandemi , pasar sepi sehingga tidak.mungkin mengandalkan ekspor (Tempo.com, 20 Februari 2020)

Tingginya investasi akan meningkatkan aliran modal yang masuk ke dalam negeri. Karena semakin banyak arus modal yang masuk, maka peredaran uang akan semakin banyak dan akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu untuk memudahkan para investor menanamkan modalnya di indonesia maka regulasi dan perizinan pun harus dipermudah.

Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan dikaitkan dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Dimana beberapa pasal di dalamnya mengarahkan pada upaya mempermudah investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Logika investasi sendiri adalah, pihak pemodal yang nilai modalnya lebih besar tentu memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula. Sehingga konsep investasi terlebih dalam kacamata kapitalis akan berusaha menghilangkan hambatan dan penghalang apapun demi keuntungan yang besar pula.

Saat ini perusahaan-perusahaan besar telah merai sektor-sektor vital di negeri ini. Pulau Jawa hampir seluruh potensi wilayahnya telah dikelola oleh korporasi asing. Hal ini sepertinya akan sama dirasakan oleh Sulsel. Karena masih banyak wilayahnya yang belum terjamah. Dengan adanya karpet merah bagi para investor tentu membawa angin segar bagi korporasi untuk berlomba memperebutkan pengelolaan wilayahnya.

Pakar Ekonomi Syariah, Ustadz Dwi Condro Triono menyebutkan bahwa melalui Perbankan dan Pasar Modal  perusahaan Kapitalis (korporasi) akan bisa berkembang  lebih besar lagi dengan mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN). Dan seperti yang diketahui bersama bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti: Sektor Telekomunikasi, Transportasi, Pelabuhan, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Pertambangan, Kehutanan, Energi, dan sebagainya. Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi (faktabanten.co.id, 15 September 2018).

Sejalan dengan hal tersebut maka hari ini kita telah menyaksikan bahwa kebijakan perundang-undangan di negri ini telah mengaminkan kondisi di atas. terpuruknya perekonomian hari ini hingga berada pada titik resesi karena pandemi juga tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang dianut selama ini.

Keuntungan dinikmati penguasa dan mereka yang bermodal besar. Rakyat semakin sengsara terlebih pasca wabah Covid-19 yang melanda. Terabaikan hak-haknya, sehingga kesejahteraan hidup hanyalah sebuah ilusi.

***
Islam telah mengharamkan kedzaliman terjadi di bumi ini. Penguasaan sektor vital yang sebagian besar dikelola untuk meraup keuntungan baik oleh pihak swasta maupun asing adalah bagian dari kedzaliman. Pemerintah dalam hal ini negara wajib memaksimalkan pengurusan rakyat dengan mengelola sektor vital untuk memenuhi kebutuhan setiap individunya.

Sementara itu dalam Islam, negara tidak boleh lemah terhadap korporasi maupun negara lain yang ingin melakukan intervensi. Negara Islam dengan sistem negaranya yang sempurna akan  berusaha menghalangi berbagai kebijakan yang  merugikan rakyatnya.

Jabatan yang diberikan kepada para penguasa bukan dalam rangka menumpuk harta menduduki tahta. Namun, sebagai amanah untuk dijalankan penuh dengan tanggungjawab. Ketaqawaan yang dimiliki akan menjadi benteng menjalankan amanah semaksimal mungkin.

Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. (HR. Muslim)

Wallahu a’lam bishshawab.

Penulis: Aridha Nur Salim, S. E. I (Komunitas Muslimah Inspiratif)