MAKASSAR — Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mencapai 7,04 persen pada triwulan II 2026 tak lantas membuat DPRD Kota Makassar menutup mata terhadap persoalan dasar perkotaan.
Dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027, Sabtu (26/9/2026), sejumlah fraksi justru meminta Pemerintah Kota Makassar memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut berbanding lurus dengan perbaikan layanan publik.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, itu mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PKS menjadi salah satu fraksi yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Makassar. Anggota Fraksi PKS Hartono menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar sebesar 7,04 persen pada triwulan II 2026 telah melampaui target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” kata Hartono saat membacakan pandangan Fraksi PKS.
Namun, PKS meminta capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah kota didorong menerjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam perbaikan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, penciptaan lapangan kerja hingga penguatan UMKM.
Sorotan juga diarahkan pada struktur belanja dalam APBD Perubahan 2026. Belanja operasi disebut meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sementara belanja modal justru turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.
Sorotan lebih spesifik disampaikan Anggota Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, H. Sangkala Saddiko. Dalam interupsinya, ia mengangkat kondisi Jalan Pelita Margamas yang berada di antara Jalan Latimojong dan Sungai Cerekang.
Menurut Sangkala, ruas jalan tersebut bertahun-tahun belum mendapat perhatian pemerintah kota. Bahkan, pengerjaan dilakukan secara mandiri oleh pemilik toko sehingga pemasangan paving block tidak seragam.
“Jalan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah kota,” katanya.
Persoalan pelayanan kesehatan turut menjadi perhatian. Sangkala mempertanyakan keberadaan peralatan medis bernilai miliaran rupiah di RS Daya yang disebut belum dapat difungsikan karena keterbatasan ruang atau fasilitas penunjang.
Ia juga meminta evaluasi terhadap pelayanan RS Daya, termasuk persoalan ketersediaan dokter spesialis. Menurut informasi yang diterimanya, sejumlah dokter spesialis memilih berpindah ke rumah sakit lain karena persoalan jasa atau honorarium.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, seluruh sembilan fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Tahapan berikutnya menjadi ruang bagi DPRD dan Pemkot Makassar untuk menguji kembali struktur anggaran, termasuk memastikan tambahan maupun pergeseran anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan pelayanan publik dan persoalan perkotaan yang masih dirasakan masyarakat. (70n/4dv)
