MAKASSAR – Transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menjadi perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 yang digelar anggota DPRD Makassar, dr. H. Udin Saputra Malik, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Makassar Golden Hotel, Sabtu (10/10/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, Udin Saputra Malik hadir sebagai narasumber pertama. Kegiatan ini menjadi ruang bagi unsur legislatif dan perangkat daerah untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan pendapatan daerah.
Pendapatan daerah memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab agar sumber daya daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan publik.
Keterlibatan Bapenda Makassar dalam kegiatan ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pendapatan. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.
Selain Udin Saputra Malik, kegiatan ini menghadirkan Indirwan Dermayasair, S.ST., M.H., sebagai narasumber kedua dan Raisuliaiz sebagai narasumber ketiga. Diskusi dipandu Ais Sakar PT selaku moderator.
Menjelang akhir kegiatan, dua peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan terkait materi yang dibahas. Sesi tersebut menjadi ruang interaksi untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh pihak yang hadir.
Melalui agenda pengawasan ini, DPRD Kota Makassar dan Bapenda diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu penopang pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Ag4ys/4dv)
