MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel terus memperjuangkan nasib 310 tenaga non PNS polisi kehutanan (polhut) agar mendapatkan gaji yang layak.
Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel,Faisal mengatakan,pada saat pelimpahan kewenangan urusan kehutanan dari Kabupaten dan kota ke provinsi,maka secara otomatis tenaga PNS termasuk tenaga Non PNS polhut masuk didalamnya.
“Awalnya pada saat pelimpahan kewenagan urusan kehutanan dari Kabupaten, kota ke provinsi maka secara otomatis seluruh personil yang ada didalamnya baik PNS Maupun Non PNS termasuk tenaga polhut masuk didalamnnya,dengan jumlah Non PNS Polhut sekitar 500 orang,” Ungkap Faisal.
“Tenaga Non PNS Polhut yang jumlahnya 500 orang,setelah diseleksi yang mempunyai sertifikat kehutanan maka didapatkan 310 orang yang kemudian Di SK kan,”Tegas Faisal
Dia menjelaskan pemerintah provinsi Sulsel pada tahun 2018 lalu hanya mampu memberikan honor sekitar 500 ribu perbulan karena keterbatasan anggaran dan kemudian pada tahun 2019 ini meningkat menjadi 1 juta rupiah perbulan.
“Pada tahun lalu pemerintah Provinsi Sulsel hanya mampu memberikan honor sekitar 500 ribu perbulan,kemudian pada tahun 2019 ini meningkat menjadi 1 juta rupiah, dan pada tahun 2020 mendatang Gubernur sulsel berjanji akan menaikkan lagi minimal sesuai upah minimun provinsi (UMP),” jelas Faisal.
Faisal Menambahkan,jajaran polhut adalah garda terdepan dan ujung tombak dalam mengawasi hutan di Sulsel termasuk dalam mengantisipasi terjadinya Kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Polhut adalah ujung tombak dalam mengawasi dan mencegah terjadinya karhutla,dengan intens melakukan patroli dilapangan,sehingga harus mendapatkan perhatian pemerintah,” Tutupnya. [*]
