MAKASSAR—Perempuan Sulawesi Selatan tak lagi berada di pinggir pembangunan. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa ketangguhan perempuan dan anak dalam menghadapi tantangan sosial harus ditopang oleh kolaborasi lintas sektor dan penguatan edukasi yang berkelanjutan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel yang digelar di Auditorium KH Muhyiddin Zain, Universitas Islam Makassar, Sabtu, 24 Mei 2025.
“Perempuan hari ini bukan lagi pelengkap. Mereka pemegang peran penting di ruang publik. Kesetaraan gender di Sulsel makin terasa dan makin mengakar,” ujar Fatmawati.
Saat ini, tercatat tiga kepala daerah perempuan, empat wakil kepala daerah perempuan termasuk dirinya, serta Ketua DPRD Sulsel yang juga dijabat oleh perempuan. Menurut Fatmawati, ini menunjukkan perubahan nyata yang harus terus dijaga dengan semangat kolaborasi dan peningkatan kapasitas.
Ia juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai lini, mulai dari lembaga pendidikan, rumah ibadah, hingga lingkungan keluarga. Ia mendorong agar para penyintas berani bersuara dan memanfaatkan lembaga layanan yang telah disiapkan pemerintah, seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta PUSPAGA sebagai ruang aman.
“Pemerintah hadir. Kita ingin seluruh kabupaten dan kota punya rumah aman dan layanan pendampingan yang benar-benar bisa diakses. Edukasi adalah fondasi, keberanian adalah kunci,” tegasnya.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiril Fauzi, yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU. Ia memaparkan tiga program prioritas nasional Kementerian PPPA dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Program pertama adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), sebagai wadah edukasi dan advokasi berbasis komunitas. Kedua, penguatan Call Center SAPA 129 yang kini terintegrasi dengan sistem pelacakan geolokasi, dan ketiga, pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa untuk mendukung kebijakan yang lebih presisi.
“Kementerian PPPA tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi seperti Muslimat NU,” kata Arifah.
Ia juga mengapresiasi langkah Muslimat NU Sulsel yang menggelar pelatihan paralegal secara sistematis. Hingga saat ini, sekitar 1.200 kader Muslimat NU di berbagai daerah Sulsel telah mengikuti pelatihan. Menurutnya, kehadiran kader paralegal sangat dibutuhkan, terutama dalam mendampingi perempuan korban kekerasan yang kerap kesulitan mengakses bantuan hukum.
Pelatihan kader ini, kata Arifah, sejalan dengan arahan Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, yang mendorong agar kader Muslimat aktif tidak hanya dalam dakwah, tetapi juga dalam pelayanan sosial berbasis hukum.
Arifah juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, khususnya kepada Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, atas dukungan nyata dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Beliau adalah sosok aktivis perempuan yang gerakannya luar biasa. Jika kita bergerak bersama, insyaAllah kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa kita cegah. Tidak boleh ada ruang untuk kekerasan, kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Arifah menyampaikan pesan spiritual dari pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, bahwa siapa pun yang berkhidmat di NU akan mendapat doa husnul khatimah.
“Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini termasuk dalam keluarga besar yang diberkahi dan didoakan para ulama,” ucapnya. (*/4dv)
