MAKASSAR—Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama dalam percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Fatmawati menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tumbuh kembang anak, tetapi menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa pendekatan lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga secara terintegrasi.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Ada setidaknya 14 dinas dan lembaga yang harus bersinergi, termasuk BKKBN, BPOM, Kemenag, serta dinas-dinas terkait di tingkat daerah,” ujarnya.
Fatmawati juga mengapresiasi peran aktif TP PKK dan menyebut keberhasilan Kabupaten Takalar sebagai contoh baik yang dapat diadaptasi daerah lain. Ia menyatakan optimismenya untuk menurunkan angka stunting di Sulsel menjadi satu digit jika kolaborasi terus diperkuat.
Data terbaru SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting di Sulsel menurun dari 27,4% (2023) menjadi 23,3%, menunjukkan tren yang menggembirakan. Rapat ini juga dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi aksi daerah, serta berbagi praktik baik antar kabupaten/kota.
Kabupaten seperti Jeneponto, Enrekang, Maros, dan Tana Toraja memaparkan tantangan yang dihadapi, sementara Barru, Bone, dan Selayar berbagi strategi yang terbukti efektif. Wakil Gubernur mendorong daerah dengan angka stunting dua digit untuk segera melakukan langkah strategis agar bisa menyusul penurunan yang signifikan.
Rapat dihadiri Wakil Bupati/Wali Kota, Ketua TPPS kabupaten/kota, serta perwakilan instansi vertikal dan dinas terkait. Kolaborasi lintas sektor ditegaskan sebagai kunci utama dalam percepatan penanganan stunting di Sulsel. (*/4dv)
