MAKASSAR—Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (8/5/2025).
Lokasi ini disiapkan sebagai bagian dari program nasional Sekolah Rakyat, inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini akan dimulai di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang hingga 200 titik di seluruh Indonesia.
“Makassar menjadi salah satu titik pelaksanaan. Dan sekolah ini nantinya akan diprioritaskan bagi warga Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Mensos Saifullah.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) untuk siswa SD, SMP, hingga SMA. Tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara dan layak.
Mekanisme rekrutmen siswa akan dilakukan secara ketat oleh tim gabungan dari pusat dan daerah, termasuk Kementerian Sosial, BPS, dan Dinas Sosial setempat. Rekrutmen juga akan mencakup kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
“Semua berbasis data. BPS, Dinsos, dan pendamping sosial akan terlibat langsung dalam seleksi dan pengawasan,” tambah Saifullah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan Pemkot dalam mendukung penuh pelaksanaannya. Menurutnya, ini merupakan upaya konkret negara dalam menciptakan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa.
“Kita ingin semua anak, tanpa terkecuali, bisa mengakses pendidikan yang layak. Kami mendukung penuh dan siap memfasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat ini,” ungkap Appi—sapaan akrab Munafri.
Ia menambahkan, Pemkot juga akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah layak huni yang mendukung sistem asrama sekolah tersebut.
“Ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Kami ingin mengurangi angka kemiskinan secara nyata,” tegas Appi.
Kunjungan ini menjadi langkah awal sebelum dimulainya pembangunan. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui akses pendidikan dan penghidupan yang lebih baik. (70n/Ag4ys/4dv)
