MAKASSAR – Dalam pemulihan dan memajukan ekonomi suatu daerah sangat diperlukan kepastian dan jaminan hukum dan komintmen pemerintah.
“Bagi pengusaha itu, kunci adalah kepastian. Itu kata kuncinya, bukan gratis atau tidak gratis, kepastian dulu. Kedua adalah komitmen pemerintah,” kata Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah.
Hal itu disampaikan saat Ia menjadi narasumber pada acara Temu Wicara Kepala (Badan Koordinasi Penanaman Modal) BKPM RI dan Gubernur Sulawesi Selatan dengan tema Membangun Sinergitas Antara Pemerintah dengan Dunia Usaha Menuju Sulsel Jaya di Hotel Claro, Rabu, 14 Oktober 2020.
Acara ini dipandu moderator Wahyudi Abu Bakar. Adapun narasumber lainnya, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro BKPM RI, Indra Darmawan yang mewakili Ketua BKPM RI dan Kepala DPM-PTSP Provinsi Sulsel, Jayadi Nas.
Hal yang dibahas adalah bagaimana dunia usaha dan investasi. Sejak sembilan bulan lalu di masa pandemi Covid-19, dua hal besar kepala daerah bahkan Presiden yang menjadi pikiran utama untuk diselesaikan adalah bagaimana memulihkan kesehatan masyarakat dan bagaimana memulihkan ekonomi.
Lanjut Nurdin bahwa selama dua tahun memimpin Sulsel termasuk saat 10 tahun memimpin Kabupaten Bantaeng adalah dengan mempermudah perizinan. Bantaeng, kabupaten kecil di Sulsel dengan sumber daya terbatas dapat dihadirkan smelter pengolahan nikel.
“Walaupun daerah kecil tetapi bisa membuktikan bahwa di Bantaeng bisa terbangun smelter tanpa nikel dan tanpa listrik,” sebutnya.
Kebutuhan listrik 160 Megawatt tetapi listrik saat di saat beban puncak 8 megawatt. Saat ini sudah beroperasi bahkan menambah enam tungku.
“Sekarang sudah beroperasi bahkan nambah enam tungku, itu karena ada trust dalam pemerintahan,” imbuhnya.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun berbicara soal investasi di negara ASEAN, justru Vietnam dan Myanmar lebih dilirik. Masalah yang dimiliki adalah birokrasi yang panjang, berbelit-belit dan mahal.
Ia juga meminta, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel untuk melakukan inovasi pelayanan, misalnya untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dipermudah.
“Misalnya izin SIUP yang sederhana, jika perusahaannya masih sehat, bayar pajak lancar, perpanjang izin tidak perlu ditunggu lagi, satu bulan sebelum izin berakhir dikirimkan perpanjangannya,” harapnya.
Dengan mempermudah perizinan, maka akan menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan kemiskinan.
“Kita bicara setiap tahun pengangguran, kemiskinan. Kuncinya itu birokrasi kalau birokrasinya dipermudah, pasti lapangan kerja tercipta otomatis. Jangan buat tagline kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat,” pungkasnya.
Nurdin juga pada kesempatan ini mendengarkan masukan dan keluhan dari para pengusaha.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro BKPM RI, Indra Darmawan, menyebutkan, bahwa semangat mempermudah perizinan ditemukannya di Sulsel.
“Pak Nurdin ini auranya mempermudah bukan mempersulit, itu yang saya lihat. Saya pikir itu yang sekarang terjadi, minimal melihat perkembangan ekonomi di Sulsel cukup menjanjikan,” ujarnya.
Sulsel sebutnya harus meningkatkan daya saing di tingkat dunia. “Kompetitor Sulsel ini bukan Surabaya, Jakarta. Tetapi Banglades, Hongkong, Darwin, itu kompetitor kita,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan, di Global Competitiveness Report, Indonesia tahun lalu di rangking 51 untuk daya saing iklim dunia usaha dan Rangking 85 aspek ketenagakerjaan. (*)
