OPINI – Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan ini usai rapat pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Minggu 30 Juni 2019.

Usai penetapan tersebut, Jokowi mengaku bersyukur tahapan pilpres 2019 berjalan dengan baik. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat Indonesia, yang diberikan kepada dirinya dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Jokowi berjanji untuk melaksanakan tugas, mengemban amanat kepercayaan rakyat, membawa seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia yang maju, bermartabat sejajar dengan Negara lain di dunia.

Melihat beberapa kebijakan yang dilontarkan sebagai presiden saat ini, bahwa mereka akan menjadikan Indonesia yang maju dengan modal infrastruktur.

Infrastruktur kembali menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama sejak dimulainya era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Hal tersebut tercermin dalam paket-paket kebijakan ekonomi yang hingga sekarang sudah mencapai duabelas paket kebijakan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri.

Infrastruktur atau pembangunan yang selalu digaung-gaungkan oleh Jokowi-Ma’ruf, seolah-olah Indonesia akan maju jika pembangunan terus dilakukan.

Segala proses keberhasilan pemerintah saat ini masih diukur dari segi infrastruktur. Padahal ada yang lebih penting yang harus diperhatikan yaitu kesejahteraan rakyat.

Banyaknya infrastruktur yang dibangun, seperti tol yang dibangun justru malah memfasilitasi mereka yang punya uang, sedangkan rakyat biasa tidak bisa merasakannya.

Hal ini yang menunjukkan pemerintah berpihak pada mereka yang memiliki modal. Bagi yang mau mikir, sebenarnya pemerintah membangun infrastruktur untuk siapa?

Indonesia adalah negeri dengan sejuta potensi kekayaan alam dan kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga ahli yang mumpuni dalam pengelolaan sumber daya alam.

Indonesia mempunyai modal yang cukup besar untuk menjadi Negara maju. Lantas, mengapa Indonesia belum bisa menjadi Negara yang maju dengan potensi sumber daya yang ada?

Jikalau kita perhatikan, dengan segala potensi alam yang dimliki oleh Indonesia, harusnya berbanding lururs dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Namun, faktanya Indonesia masih tenggelam dalam kemiskinan, pengangguran merajalela serta rakyat pun harus terus berjuang menghadapi jurang kesengsaraan. Posisi geografis Indonesia juga menjadi poros perdagangan dunia.

Negara Eropa, Amerika, Jepang dan China misalnya sangat tergantung kepada akses singkat mereka melewati selat-selat yang dimiliki Indonesia menuju berbagai Negara lain.

Sumber daya yang melimpah ruah justru tidak dapat menjadi sarana untuk memajukan kehidupan Negara. Akan tetapi, justru menjadi aspek terlemah dalam pembangunan Negara.

Hal ini menunjukkan lemahnya posisi Indonesia di mata asing, Indonesia tak pernah beranjak dari posisi Negara pengekor.

Inilah problem yang akan terus terjadi dalam sistem ekonomi kapitalistik. Karena memang tidak berprinsip bahwa pengadaan infrastruktur negara adalah bagian dari pelaksanaan kewajibannya agar bisa melakukan pelayanan terhadap rakyatnya.

Tapi bagaimana mendapat “keuntungan” dari apa yang dia bangun tersebut. Ditambah lagi jika harus kerjasama dengan swasta dalam pembiayaan atau kerja proyek tentu profit-lah yang menjadi orientasi.

Problem lain dari penerapan sistem kapitalis adalah bangkrutnya negara. Karena semua sumber daya alam (SDA) yang menguasai hajat hidup orang banyak justru pengelolaannya diserahkan pada para kapitalis, pemilik modal.

Negara hanya mendapatkan sekadar bagi hasil atau royalti dari pengelolaan tersebut. Karenanya, keterbatasan dana terjadi.

Dampaknya infrastruktur yang sudah tersedia pun kurang terurus, atau malah mendahulukan proyek-proyek pesanan para kapital.

Bukan menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Para korporasi/kapitalis yang rakus berinvestasi di dalam negeri dengan membeli murah SDA yang berlimpah dan segala aset yang berharga bagi suatu Negara (BMUN).

Kezaliman ini diperparah dengan banyaknya kebijakan memajaki berbagai hal bagi rakyat. Jika hal ini dibiarkan, maka pribumi akan tersisih di negerinya sendiri, penguasa tak mau tahu penderitaan rakyat, mereka hanya pikirkan kepentingan mereka sendiri.

Yakinkah Indonesia mampu menjadi Negara maju dengan rezim yang masih konsisten dengan sistem sekuler yang ditopang pilar kecurangan?

Untuk mengubah Indonesia menjadi Negara maju itu tidak akan berhasil hanya dengan omong besar dan kebohongan.

Slogan “Optimis Indonesia Maju” hanya utopis belaka bila tidak dilandasi sebuah sistem islam.

Negara maju harusnya adalah sebentuk definisi untuk sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai ideologinya.

Sehingga seluruh aturan kehidupan hanya disandarkan pada Islam saja sebagai agama yang rahmatan lil’alamiin. Universal untuk semua umat.

Terbukti, negara yang menjadikan Islam sebagai ideologinya mampu menjadi mercusuar peradaban selama lebih dari 1400 tahun.

Dia lah Daulah Khilafah Islamiyah. Institusi penerap syariat yang unggul di segala bidang kehidupan. Bukan cuma berhasil membangun infrastruktur dan memajukan perekonomian.

Namun mampu mencetak manusia-manusia beradab taat syariat, serta melahirkan para generasi unggul cahaya peradaban.

Dengan demikian, satu-satunya ideologi yang mampu membawa perubahan yang mensejahterakan rakyat hanyalah Islam. Ideologi Islam akan mereposisi Indonesia menjadi Negara kuat dan mampu melawan hegemoni kapitalisme. (*)

Penulis : Nur Yani (Mahasiswa, Makassar)