Beranda » Opini » Ironi Negeri Kaya menjadi Negeri Pemalak
Ironi Negeri Kaya menjadi Negeri Pemalak
Opini

Ironi Negeri Kaya menjadi Negeri Pemalak

Negara tidak seharusnya menjadi "pemalak", menembus harta masyarakat (melalui pajak) sebagai sumber pemasukan negara.

OPINI – Ungkapan Negara Indonesia sebagai ‘Surganya Dunia’ tak terbukti menjadikan rakyatnya menikmati Indahnya Surga dunia. Bahkan syair sebuah lagu “Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman” kini lebih tepat beralih menjadi “kresek-kresek, nasi bungkus jadi alat pemalakan”.

Sebagaimana yang dilansir Gelora.co. usai menerapkan pajak untuk nasi bungkus pada beberapa rumah makan yang dipasangkan e-tax, kini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang mengawasi warung-warung pempek. Tiap pembelian paket pempek, baik makan di tempat maupun bungkus dikenakan pajak 10 persen.

Lebih jauh lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan rancangan pengenaan cukai plastik kepada Dewan Pada Rakyat (DPR RI).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan payung hukum penerapan cukai plastik ini akan dirilis dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan tata cara pemungutannya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebagai informasi, pemerintah mengusulkan tarif cukai plastik sebesar Rp30 ribu per kilo dengan Rp200 per lembar. Setelah dikenakan cukai maka nantinya harga jual kantong plastik menjadi Rp450-500 per lembar (cnbc Indonesia.com)

Sungguh ironis memang, ketika negeri yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, potensi alam yang membentang dari pangkal hingga ujung negeri namun justru menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan negara, menjadikan rakyatnya sebagai objek pemalakan dengan berbalut payung hukum penerapan cukai plastik.

Biang kerok dari pemalakan terstruktur sistematis ini adalah paradigma kapitalistik yang gagal mengurusi sumber daya alam. Sumber daya alam yang sejatinya dikelola oleh negara justru malah diliberalisasi.

Negara yang seharusnya mengerahkan segenap potensi untuk pengelolaannya malah membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta maupun asing untuk menguasai sektor hulu maupun hilir.

Di sektor hulu, dengan adanya kebijakan privatisasi BUMN, swasta maupun asing berhasil menguasai tambang-tambang migas serta tambang-tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Lebih lanjut lagi, paradigma kepemimpinan kapitalistik tidak menjadikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan.

Malahan, menjadikan rakyatnya sebagai alat transaksional hingga sebagai alat untuk mencari keuntungan. Menjadikan rakyat sebagai korban untuk melancarkan kepentingan-kepentitingan para kapitalis serakah.

Berbeda halnya dengan paradigma sistem kepemimpinan Islam yang tidak akan mungkin mempersilakan adanya agenda liberalisasi, baik pada sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi migas) maupun pada sektor hilir (perniagaan dan retail).

Hal ini telah dijelaskan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadist yang artinya, “kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api”( hadist riwayat Abu Daud)

Sumber daya alam dari segi kepemilikannya bukanlah milih individu (swasta), melainkan kepemilikannya merupakan milik umum. Dimana pengelolaannya dilakukan oleh negara dan hasilnya didistribusikan untuk memenuhi hajat hidup rakyat.

Hanya negara yang berhak mengelola sumber daya alam yang menjadi milik umum seperti tambang minyak dan gas, tambang tembaga dan emas dan sebagainya.

Korporasi swasta apalagi korporasi asing tidak diperbolehkan secara mutlak menjamah dan mengeksploitasi sumber daya alam milik umum.

“Adapun pengelolaan kepemilikan, maka untuk kepemilikan umum pengelolaannya menjadi kewenangan negara. Karena negara adalah wakil dari umat”(Taqiyuddin an-Nabhani, An-nizham An-nizham Al-Iqtishadi fi al-islam, hal. 68)

Karena itu, tidak perlu adanya privatisasi terhadap apa yang pada asalnya milik umum dan tidak perlu ada nasionalisasi terhadap apa yang pada asalnya adalah milih pribadi.

Sehingga negara tidak seharusnya menjadi “pemalak”, menembus harta masyarakat (melalui pajak) sebagai sumber pemasukan negara.

Maka sudah sepatutnya negara menengok dan mengikuti bagaimana Islam mengatur segala peraturan hidup, menjadikan Al-Qur’an dan As-sunah sebagai petunjuk, peta dan sebagai undang-undang kehidupan. (*)

Penulis: Nirwana (Aktivis Muslimah, Jeneponto)