…Sudah jatuh tertimpa tangga pula…

OPINI – Benar demikian ungkapan pepatah diatas. Dampak korona memang sangat mendalam bagi rakyat. Meluluhlantakkan negara-negara adidaya, dari ekonomi hingga kesehatan. Tentunya rakyat-lah yang paling merasakan dampaknya. Rakyat menengah keatas boleh bernafas lega karena masih ada tabungan untuk menyambung hidup.

Walau masih ada yang mengeluh karena berpangaruh pada pendapatan. Bagaimana dengan rakyat menengah kebawah? Jangan ditanya lagi, sedari turunnya kabar adanya bansos. Masyarakat sedikit berlega, ada bantuan menghampiri. Namun, fakta yang terjadi justru buat rakyat mengerutkan dahi.

Seperti yang dilansir oleh Kompas.com (13/5) Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJSKesehatan. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid (kebijakan) tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Menaikkan iuran BPJS ditengah pandemi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Karena rakyat disemua elemen saat ini telah berjuang melawan wabah pandemi. Dampak dari wabah pandemi ini sangat besar bagi ketahanan ekonomi, kesehatan hingga pangan.

Ketahanan ekonomi yang terjun bebas akibat wabah.

Jangan ditanya para tenaga kesehatan, mereka yang menghimbau tetap menjaga social distancing sambil meneteskan air mata. Mereka tak sanggup.

Menyoal ketahanan pangan, rakyat yang menjalankan kebijakan PSBB harus di rumah saja. Para Pekerja khususnya kaum lelaki diistirahatkan sementara atau selamanya menimbulkan kekhawatiran.

Khawatir akan nasib keluarga kedepan. Ketersediaan bahan pokok di rumah, apakah dapat bertahan hingga wabah berakhir?

Isu bantuan berita uang tunai dan sembako bagai oase di tengah gurun sahara. Rakyat nampak sedikit lega akan kelanjutan mengepulnya asap perdapuran.

Namun, bantuan terkesan lamban disebabkan data yang belum lengkap dan blanko bungkusan sembako yang belum selesai. Padahal rakyat kian hari butuh asupan makanan, bukan hanya ‘janji’ didata tapi tak jelas kehadirannya.

Pendataan yang ribet dan berbelit akhirnya. Tak semua warga yang melihat penanpakan sembako yang dijanjikan hanya ‘orang miskin’. Dilapangan beragam fakta yang terjadi, luar biasa.

Ditengah semrautnya pendataan bansos, kini rakyat diberi kabar yang tak kalah menyakitkan. Presiden memutuskan menaikkan iuran BPJS.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan rencana kenaikan tahap awal. Namun, pemerintah nampaknya tak hilang akal agar kebijakan tersebut menjadi aturan.

Hal ini telah dibuktikan dengan mengeluarkan keputusan resmi dan menaikkan iuran BPJS tak lama kemudian.

Ujian pandemi dan kebijakan yang kurang tepat melengkapi kesengsaraan rakyat. Bagai tak mempunyai penyokong yang mampu melayani kebutuhan dasar mereka.

Semua Dinilai Untung-Rugi

Jika melihat berbagai kebijakan yang dicanangkan pemerintah nampak muaranya pada satu perspektif. Dimana hitungan untung-rugi yang melandasi suatu kebijakan.

Faktor ekonomi, prespektif dasar yang dibangun oleh sistem kapitalis-liberal menempatkan bahwa keuntungan adalah segalanya. Asas manfaat yang dibangun ide ini membuat para ‘penguasa rasa pengusaha’.

Disamping sektor ekonomi yang harus stabil dalam suatu negara. Sektor lain pun ternyata wajib untuk dipenuhi seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengarah pada masalah ekonomi dan alasan ekonomi. Salah satunya revisi UU Minerba yang dipercepat, RUU Omnibus Law dan dsb, kesemua kebijakan tersebut sarat akan kepentingan ‘pengusaha’.

Keputusan menaikkan iuran BPJS ditangah pendemi menambah deretan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Pelayanan kesehatan yang terbaik dan tak berbelit, pendidikan yang murah tapi tak murahan. Juga sejumlah pelayanan yang lainnya memang seharusnya tidak menyulitkan rakyat.

Pelayanan yang diberikan penguasa ini nyatanya memang belum mengakomodir kebutuhan dasar rakyatnya.

Kesehatan Dalam Islam

Pandangan Islam tentang kesehatan jauh melampaui pandangan dari peradaban manapun. Islam memadukan kesehatan dengan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

“Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan, tak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat.” (HR Hakim).

Dalam Islam kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar umat yang harus dipenuhi.

Artinya jaminan kesehatan harus diadakan dan mudah didapatkan dengan kualitas yang baik. Tidak memandang muslim atau non-muslim. Semua sama dalam pandangan Islam.

Dalam Islam, negara (Khilafah) bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara.

Rasulullah saw. bersabda, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala. Hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Pemimpin yang bertanggungjawab atas penyediaan kebutuhan dasar tersebut. Dengan kekuasaan kewenangannya, negara harus menyediakan fasilitas berikut pelayanan yang memadai.

Memudahkan dan menggratiskan, tidak dikomersilkan. Tugas penyediaan kesehatan ini tidak boleh dilalaikan oleh negara karena akan mengakibatkan kemudharatan, yang diharamkan oleh Islam.

Islam telah menjadi landasan dalam bernegara. Mewujudkan dalam sistem yang sempurna. Rasulullah SAW adalah tauladan bagi semua manusia dalam menjalani kehidupan bernegara.

Rasulullah saw. telah membangun fondasi yang kokoh bagi perterwujudan upaya preventif-promotif dan kuratif. Upaya preventif seperti mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat serta epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik tak lain adalah buah manis yang niscaya dapat dinikmati saat syariah Islam diterapkan secara kaffah.

Upaya kuratif direalisasikan di atas prinsip-prinsip etik kedokteran yang tinggi. Ini menjadi faktor penting agar setiap pasien memperoleh pelayanan penuh, rasa aman, nyaman, dipelihara jiwa dan kehormatannya sebagai sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah SWT.

Di antara prinsip etik kedokteran tersebut adalah larangan menggunakan metode pengobatan yang membahayakan akidah, martabat, jiwa dan fisik pasien; izin praktik hanya diberikan kepada dokter yang memiliki kompetensi keilmuan kedokteran dan berakhlak mulia; obat dan bahan obat hanyalah yang halal dan baik saja; larangan menggunakan lambang-lambang yang mengandung unsur kemusyrikan dan kekufuran.

Layanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya. Semuanya digratiskan oleh negara bagi seluruh warga negara yang membutuhkannya, tanpa membedakan ras, warna kulit, status sosial dan agama, dengan pembiayaan bersumber dari Baitul Mal.

Salah satu dari tindakan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Mal untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam.

Negara tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat dan para musafir. Untuk itu negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Para dokter yang bekerja adalah lulusan kedokteran. Mereka mempunyai dua fungsi, menyehatkan pasien dan memberi edukasi pada calon dokter yang akan bertanggungjawab dengan pekerjaannya.

Rumah sakit perempuan dan laki-laki terpisah. Dilayani sesuai dengan gender masing-masing. Rumah sakit dibangun diarea yang kondusif bagi pasien, seperti diatas bukit, di dekat sungai yang mengalir dengan taman-taman indah.

Rumah Sakit Marakesh (Ibukota Maroko), didirikan pada masa al-Mansyur Ya’qub Ibn-Yusuf, tahun 1190 M, merupakan rumah sakit yang cantik nan indah, dengan tata taman yang sangat indah, dilengkapi aneka pohon buah-buahan, aneka bunga-bungaan, tiga telaga buatan dengan air yang mengalir ke semua terowongan.

Fungsi rumah sakit sebagai tempat layanan kesehatan maka kontrol terhadap mutu pelayanan dilakukan secara ketat.

Tim ahli yang diangkat Khalifah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan layanan rumah sakit. Mengevaluasi pelayanan rumah sakit, dokter dan ketersediaan fasilitasnya.

Demikianlah sebagian keberhasilan gemilang nan indah dalam catatan sejarah peradaban emas Khilafah di bidang kesehatan, yang tak ada duanya dalam catatan peradapan manapun.

Sungguh, umat di dunia sangat merindukan kembali hadirnya keindahan peradaban itu di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Berharap agar pelayanan kesehatan di bawah sistem kapitalis-liberal yang menyengsarakan segera berakhir. Allahu a’lam. (*)

Penulis: Nurmia Yasin Limpo, S.S (Pemerhati Sosial Makassar)